REPUBLIKA.CO.ID, TARAKAN -- Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyatakan pertentangan sistem transportasi yang ada saat ini bukan berkaitan dengan aplikasi dan non-aplikasi atau bukan juga soal online dan tidak online.
Sesuai ketentuan kendaraan yang digunakan harus terdaftar sebagai angkutan umum. Pihak yang berhak mendaftarkan adalah badan hukum yang memiliki izin sebagai penyelenggara angkutan umum. (Baca >> Pengamat: Aplikasi Transportasi Bukan Barang Haram)
"Penyedia aplikasi online bisa bekerjasama dengan badan hukum penyelenggara angkutan umum. Kendaraan yang digunakan harus diuji berkala/KIR setiap 6 bulan untuk memastikan kelaikan operasi," katanya, Rabu, (23/3).
Proses uji berkala bisa saja memanfaatkan teknologi informasi. Pengemudi angkutan umum harus memiliki SIM A Umum, jika tidak memenuhi ketentuan, kendaraan yang dipakai untuk angkutan umum statusnya ilegal.
"Pihak yang berhak melarang taksi ilegal adalah gubernur, seperti Gubernur Bali tegas melarang Uber Taxi dan Grab Car beroperasi di Bali," ujar Jonan.
Terkait apakah boleh mobil berplat nomor hitam dioperasikan? "Boleh jika statusnya kendaraan sewa," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
