REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diminta untuk menetapkan strategi pemberantasan terorisme berdasarkan alat ukur yang jelas.
"Sebab, deradikalisasi yang telah dilaksanakan ternyata tidak menghentikan tindakan terorisme, oleh karena itu disengagement (mengubah pikiran para pelaku teror untuk membenci tindakan kekerasan) harus gencar dilaksanakan oleh pemerintah," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Moekhlas Sidik, Selasa (22/3).
Ia mencontohkan, bahwa Saudi Arabia gagal melakukan pemberantasan terorisme melalui deradikalisasi sehingga mereka mengubah strategi pemberantasan terorisme melalui disengagement.
Moekhlas pun berharap Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo, Komjen Pol Tito Karnavian untuk menetapkan strategi pemberantasan terorisme.
Menurut dia, melihat dari besarnya pasar dan sumber daya alam yang tersedia di Indonesia, maka hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor dari negara-negara ASEAN. Bahkan saat ini banyak investor mengakui bahwa peluang berinvestasi di Indonesia sangat menjanjikan.
Tetapi, tambah dia, permasalahannya yang kini harus dihadapi adalah gangguan terorisme, atau paham paham esktrem yang secara otomatis menimbulkan kekhawatiran bagi para insvestor untuk berinvestasi di Indonesia
"Kami mendukung Kepala BNPT yang baru untuk bekerja keras memberantas dan mencegah aksi terorisme di bumi Indonesia. Tentunya bukan hanya memberikan rasa aman kepada para investor asing yang ingin menanam investasinya di Indonesia melainkan juga menjaga kedaulatan NKRI serta memberikan rasa aman kepada seluruh rakyat Indonesia," tutur Moekhlas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika