REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua pengurus harian yayasan lembaga konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abdi, menilai fenomena munculnya transportasi berbasis online ini, sebagai dampak dari kegagalan pemerintah menyediakan transportasi publik yang layak.

"Ini kegagalan pemerintah menyediakan transportasi yang efektif, manusiawi, dan terintegrasi," kata Tulus, dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/3).

Bahkan, lanjut Tulus, transportasi publik kerap kali mengancam keselamatan penggunanya, dengan maraknya berbagai aksi kriminal di angkutan umum. Angkutan unum berbasi online ini merupakan antitesis terhadap kondisi transportasi publik yang semrawut.

"Salam kondisi seperti ini, pemerintah dan DPR mesti memberikan solusi bersama," ujar dia.

Sehingga publik tidak menjadi korban dari kekacauan pengelolaan transportasi publik atau angkutan umum. Apalagi, kata dia, fenomena angkutan berbasis online ini sudah mengarah kepada konflik horizontal. 

"Di sisi lain harus ada proses revisi yang mengakomodir dua-duanya," katanya.

Menurutnya, jangan sampai angkutan umum yang ada saat ini mati. Karena bila itu terjadi, angkutan online dinilai akan menaikkan tarif. Pemerintah juga diminta untuk mengintervensi tarif angkutan umum. Sehingga pengusaha tidak bisa seenaknya memberlakukan tarif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika