REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Puluhan pejabat kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (16/3) mengikuti tes urine untuk mengantisipasi peredaran narkoba di kalangan pegawai negeri sipil (PNS). "Mereka yang diwajibkan mengikuti tes urine ialah pejabat eselon II dan III," kata Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi di Purwakarta.
Ia mengatakan, sesuai dengan laporan yang diterima, peredaran narkoba sudah merambah ke berbagai kalangan, termasuk kalangan pegawai PNS. Kondisi itu dinilai memprihatinkan. Karena itulah pihaknya menggelar tes urine di kalangan pejabat lingkungan Pemkab Purwakarta. "Ini (kegiatan tes urine) hanya sebagai upaya antisipasi, karena tidak menutup kemungkinan kalangan pejabat pun bisa menjadi korban dengan memakai narkoba," kata dia.
Ia menyatakan, tes urine tersebut merupakan upaya antisipasi untuk memutus mata rantai peredaran narkoba. Melalui tes urine tersebut akan diketahui siapa saja pejabat yang menggunakan narkoba.
"Kalau hasilnya diketahui ada pejabat yang positif narkoba, maka akan diberi sanksi tegas berupa pemecatan," kata Dedi.
Tes urine itu sendiri digelar secara mendadak di kantor Bupati Purwakarta. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya terkait kegiatan tes urine tersebut. Bupati menyatakan, tes urine akan dilakukan kepada seluruh PNS di lingkungan Pemkab Purwakarta.
Untuk tahap awal, baru 56 pejabat eselon II dan III yang mengikuti tes urine. Selanjutnya, seluruh pegawai negeri sipil Pemkab Karawang yang akan di tes urine.
Ikuti Whatsapp Channel Republika