REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) menganggap pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang hendak menjual saham Ancol merupakan suatu kewajaran. Ia merasa hal itu adalah pacuan untuk mengoreksi diri.

Manager Corporate Communication PJA Rika Lestari mengakui, terdapat 72 persen saham PJA yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI. Ia menyebut rencana Ahok wajar saja jika dilakukan. Namun, ia menyatakan hal itu tak akan memengaruhi target PJA untuk bersaing di tingkat dunia.

"Hal tersebut wajar diutarakan sebagai salah satu harapan agar kinerja Ancol dapat menjadi lebih baik lagi. Dan, hal tersebut sejalan dengan rencana strategis Ancol di tahun 2020 bahwa Ancol sebagai salah satu destinasi wisata yang bertaraf tnternasional," katanya kepada wartawan.

Ahok berdalih, upaya promosi PJA yang kurang menjadi alasan minimnya turis luar negeri. Namun, Rika menyebut bahwa PJA sudah berupaya maksimal dalam hal promosi, seperti lewat berbagai media sosial.

"Upaya promosi yang telah kami lakukan saat ini, antara lain, melalui website www.ancol.com yang dapat diakses sampai ke mancanegara dan penguatan promosi melalui jaringan media sosial yang tersedia, seperti Facebook, Twitter, Instagram," ujarnya.

Di sisi lain, Rika menegaskan, PJA tak akan mengalami perubahan meski dijual ke pihak asing. Ia menyatakan, PJA akan tetap menjalankan rencana strategis yang sudah dibuat. "Jadi, pada intinya, Ancol juga terus mempersiapkan diri untuk dapat bersaing di industri wisata dan properti dalam skala internasional," katanya menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika