REPUBLIKA.CO.ID, BATANG — ‘Masyarakat berhak tahu uang mereka digunakan untuk apa’. Begitulah slogan yang selama ini disampaikan Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo terkait dengan persoalan transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Batang.
Prinsip dasar ini yang kemudian dijadikan sebagai salah satu dasar Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa tengah menggelar ‘Festival Anggaran 2016’. Memang terdengar cukup aneh dan memunculkan tanda tanya, tentang di kalangan masyarakat ‘Apa sih festival anggaran?’.
Nama kegiatan yang aneh inilah, yang kemudian membuat penasaran masyarakat untuk mendatanginya. Seperti yang dialami Mustofa. Warga Pekalongan, sebuah kabupaten yang letaknya bersebelahan dengan Kabupaten Batang, menjadi penasaran dan akhirnya mendatangi kegiatan tersebut.
“Saya cuma pingin tahu apa itu ‘Festival Anggaran’. Ternyata isinya soal laporan kegiatan dan penggunaan uang APBD,” ungkap mahasiswa Universitas Negeri Semarang tersebut.
Bagi Mustofa, kegiatan ini tujuannya baik, karena ingin memberikan laporan penggunaan APBD Batang. “Dengan kegiatan ini kan dimaksudkan warga tahu pembangunan-pembangunan yang dilakukan, dan uang yang digunakan berapa. Lebih transparan,” ungkapnya.
Namun. menurut Mustofa, sekalipun sudah diberi ruang untuk mengetahui soal penggunaan uang, Mustofa melihat tidak semua pengunjung mau bertanya secara detail. “Mereka hanya melihat-lihat saja,” ungkap dia.
Selain itu, lanjut Mustofa, masyarakat kelas bawah juga masih tidak terlalu paham dan tidak peduli dengan masalah anggaran. “Tapi gak masalah sih, karena yang penting pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengawasi pemerintah bisa mengakses informasi penggunaan anggaran seluas-luasnya,” kata Mustofa. Setidaknya dengan berani membuka informasi anggaran berarti Pemda Batang berani untuk diawasi masyarakat.
Sementara Muslihun dan Riska, dua orang warga Pejambon Batang mengaku datang ke acara ‘Festival Anggaran 2016’ karena ingin tahu pembangunan di daerahnya. Muslihun mengatakan dia ingin tahu pembangunan apa saja yang sudah dilakukan Pemkab Batang. Termasuk biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan tersebut.
Muslihun mengaku tidak bertanya kepada petugas yang ada di sana untuk mengetahui penggunaan anggaran secara rinci. “Hanya lihat-lihat saja yang ada di gambar,” kata Muslihun yang datang bersama Riska.
Pantau Republika.co.id, dalam ‘Festival Anggaran 2016’ terdapat sejumlah stand yang menampilkan hal-hal terkait dengan: Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembangunan Infrastruktur, Pelayanan Publik, serta Pembangunan Desa.
Di semua stand tersebut dipaparkan tentang program kerja, pagu anggaran, dan realisasi anggaran yang digunakan. “Tidak semua program kita tampilkan,” kata Kasi Bina Administrasi Keuangan, DPPKAD Batang, Abu Huraeroh. Dengan keterbatasan tempat maka hanya program unggulan, bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan berbiaya besar yang ditampilkan di display pameran.
Hal yang juga menarik perhatian pengunjung salah satunya adalah dipaparkannya gaji bupati/wakil bupati, serta ketua/wakil ketua DPR. Dalam display secara gamblang ditempel besaran gaji bupati dengan potongan-potongannya sebesar Rp 6,224 juta. Sementara wakil bupati Rp 4,932 juta. Adapun gaji ketua DPRD sebesar Rp 6,168 juta. Dan wakil ketua DPRD Rp 5,113 juta.
“Saya baru tahu kalau gaji bupati dan wakil bupati itu kecil. Saya kira besar sekali,” kata salah satu pengunjung, Hanafi Ikhsan.
Dengan gaji yang tidak terlalu besar itu, Hanafi jadi bertanya-tanya kenapa banyak orang ingin menjadi bupati. “Aneh saja. Untuk menjadi bupati kan mereka mengeluarkan uang besar sekali,” ungkap Hanafi yang statusnya masih pelajar SMA tersebut.
Memang tidak terlalu banyak pengunjung yang bertanya secara rinci tentang anggaran yang dikelola Pemkab Batang. Namun justru stand pameran layanan publik yang ramai dikunjungi. Salah satunya adalah stand Badan Pertanahan.
Petugas di sana, Febri Effendi, yang juga Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan, mengatakan banyak pengunjung yang meminta informasi tentang persyaratan pengurusan administrasi untuk pertanahan. Baik terkait sertifikasi tanah waris, jual beli, dan sebagainya.
“Momentum ini juga kita manfaatkan untuk menyosialisasikan program. Misalnya informasi tentang legalisasi asset Batang 2016, atau kalau masyarakat lebih mengenal dengan sebutan pemutihan,” kata Febri.
Stand Pertanahan memasang display tentang program ini, yang menganggarkan dana Rp 551,250 juta di 2016 untuk 2.250 bidang. Termasuk melaporkan penggunaan anggaran serupa di 2015 yang menganggarkan Rp 808,5 juta dengan realisasi anggaran Rp 808,308 juta.
Sekjen Transparansi International Indonesia (TII) Dadang Tri Sasongko menilai kegiatan ini cukup efektif dalam mencegah tindak korupsi. Dijelaskannya, dengan transparansi maka tidak ada ruang gelap yang mungkinkan terjadi transaksi korupsi.
Dadang menyarankan agar kegiatan semacam ini diturunkan hingga ke tingkat kecamatan. Karena tidak semua masyarakat punya waktu untuk ke kecamatan. "Sebenarnya pembuatan poster anggaran untuk ditempel di mana-mana, yang sebelumnya dilakukan Bupati Batang, bagus untuk diteruskan."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
