REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras secara transparan. Apalagi kasus ini telah membawa-bawa nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Bukalah kasus ini secara terang benderang," ujarnya di Jakarta, Senin (13/3).

Meski begitu, politikus Partai Nasdem itu optimis KPK akan mengusut kasus tersebut dengan profesional. Menurut dia, selama menjalankan kinerja upaya penegakan hukum terutama terkait korupsi, KPK selalu bekerja dengan baik secara indenpenden dan profesional.

"Hingga kini saya percaya KPK tak akan terpengaruh opini publik dalam menegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi," kata Sahroni.

Dia berharap kasus Sumber Waras tak dipolitisasi oleh pihak tak bertanggung jawab untuk menjegal Ahok untuk kembali menjadi bakal clon Gubernur DKI Jakarta. Sahroni pun meminta semua pihak termasuk menyelenggarakan pilkada DKI agar bekerja dengan adil dan sehat,

Seperti diberitakan sebelumnya, nama Ahok kerap dikait-kaitkan dalam kasus dugaan korupsi RS Sumber Waras. Hari ini, akan diadakan sidang perdana praperadilan melawan KPK yang diinisiasi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Sidang yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dalam rangka membedah hasil temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengindikasikan dugaan penyimpanan dan kerugian Rp 191 miliar. Pejabat yang akan diundang sebagai saksi pejabat yang berwenang adalah Gubernur DKI, pimpinan DPRD DKI, dan pimpinan BPK.

(Baca juga: Dugaan Korupsi RS Sumber Waras Diuji di Praperadilan)

Ikuti Whatsapp Channel Republika