REPUBLIKA.CO.ID, BATANG — Sekjen Transparansi International Indonesia (TII) Dadang Tri Sasongko mengatakan pemerintah yang baik, tidak cukup hanya mengandalkan kepala daerah yang baik. Namun juga perlu masyarakat yang cerdas dan terorganisir.
Dadang mengatakan proses demokrasi yang berjalan di Indonesia tidak selalu menghasilkan kepala daerah yang baik. Hal ini karena seringkali masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup. “Termasuk masyarakat masih ada yang mau suaranya dibeli. Jika seperti itu maka susah mendapatkan pemimpin yang baik,” kata Dadang dalam seminar di acara ‘Festival Anggaran 2016 Batang’, Ahad (13/3).
Festival anggaran ini, menurut Dadang sebenarnya belum cukup. Dengan kultur masyarakat Batang yang agraris, menurutnya, model festival tatap muka langsung lebih tepat. “Tapi secara politik dan kultural, Festival Anggaran 2016 ini mempertemukan pemerintah kabupaten yang merencanakan pembangunan dan rakyat sebagai pemilik uang,” kata Dadang.
Festival ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat sehingga mereka bisa ikut melakukan kontrol. “Uang kami untuk apa saja,”jelas dia.
Dadang menyarankan agar kegiatan semacam ini diturunkan hingga ke tingkat kecamatan. Karena tidak semua masyarakat punya waktu untuk ke kecamatan. Sebenarnya pembuatan poster anggaran untuk ditempel di mana-mana, yang pernah dilakukan Bupati Batang Yoyok, bagus untuk dilakukan.
Dadang menambahkan akan lebih maju lagi jika masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan di musyawarah perencanaan dan pengembangan (musrenbang). Masyarakat didorong untuk mengetahui potensi yang dimiliki desa untuk dibangun. “Informasi tidak hanya dari Pemda tapi masyarakat juga didorong untuk menggali informasi tentang potensi yang mereka miliki,” kata Dadang.
Namun demikian Dadang menilai kegiatan transparansi anggaran akan cukup efektif dalam mencegah tindak korupsi. Dijelaskannya, dengan transparansi maka tidak ada ruang gelap yang emungkinkan terjadi transaksi korupsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
