REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hubungan luar negeri dari Universitas Padjadjaran Bandung Teuku Rezasyah mengatakan, Presiden Joko Widodo harus menjelaskan inti dari pidatonya terkait boikot produk Israel. Karena, bahasa media berbeda dengan bahasa diplomatik yang terkesan ambigu atau tidak jelas.
"Karena pada saat itu masyarakat mengasumsikan, Jokowi akan menjadi tokoh terdepan dalam memboikot produk Israel," kata dia, Ahad (13/3). (Dewan Sesalkan Sikap tak Tegas Pemerintah Soal Boikot Israel).
Namun, kenyataannya setelah pidato penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa (LB) ke-5 OKI di Jakarta Convention Center, Senin (7/3) lalu, tidak ada klarifikasi kembali oleh pemerintah. Karena tidak adanya ketegasan pemerintah, media massa akhirnya menafsirkan ucapan Jokowi berbeda-beda.
"Jadi, hal pertama yang harus dilakukan Jokowi, menyuruh Menteri Luar Negeri untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan memboikot produk Israel," kata dia. Khususnya, menjelaskan kepada negara-negara OKI. "Jadi, produk barang, jasa, atau kebijakan yang ada di situ," kata dia.
Teuku menerangkan, produk Israel ada yang dibuat di negaranya dan negara lain, tapi diekspor ke Indonesia. Masyarakat Indonesia berharap pernyataan Jokowi itu dapat mengharamkan seluruh produk Israel tersebut. "Baik makanan, teknologi, medis, dan pertahanan," kata dia.
Dalam pidatonya, Jokowi tidak menguraikan jenis produk apa saja yang akan diboikot. Karena, ucapan Jokowi hanya tentang boikot.