REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Rofi Munawar mewacanakan agar gagasan pemboikotan produk Israel dimulai dengan menginventarisasi produk dari Negara Zionis itu.
"Pelarangan tersebut dapat diawali dengan melakukan inventarisasi produk-produk Israel yang secara faktual dibuat di wilayah pendudukan dan telah masuk ke Indonesia," kata Rofi Munawar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (11/3).
Secara simultan, ujar dia, pemerintah juga dapat melakukan langkah substitusi produk, penguatan, dan sosialisasi regulasi yang maksimal kepada masyarakat. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga meminta polemik terkait pelarangan produk Israel dihentikan.
Hal tersebut, lanjutnya, karena salah satu rekomendasi Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (KTT LB OKI) tersebut sudah jelas dan tidak multitafsir.
Ia juga menginginkan Pemerintah Indonesia sebaiknya lebih produktif untuk segera menjalankan hasil rekomendasi KTTLB OKI dalam bentuk kebijakan yang implementatif sebagai wujud komitmen mendukung Palestina.
"Karena usaha menentang penjajahan di dalam sejarahnya, pada akhirnya karena kemampuan melepaskan diri dari produk-produk jajahan tersebut," papar Rofi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan para peserta Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) akan mendorong masyarakat internasional untuk melarang masuk (boikot) produk Israel ke negara masing-masing.
"Negara-negara OKI mengutuk tindakan Israel. Kami menyerukan pengakhiran penjajahan Israel dan pembentukan negara Palestina atas dasar 'two state solution'," kata Jokowi dalam konferensi pers KTT Luar Biasa OKI di Balai Sidang Jakarta, Senin (7/3).
Menurut Jokowi, para pemimpin negara Islam yang hadir dalam KTT tersebut telah menghasilkan kesepakatan dan rencana aksi konkret bagi Negeri Al-Quds. Seluruh negara, tegas Jokowi, juga telah menyatakan komitmen untuk melindungi Al-Quds al-Syarif melalui pemberian dana bantuan bagi Al-Quds Fund.
Ikuti Whatsapp Channel Republika