REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk maju dalam pilkada DKI Jakarta melalui jalur perseorangan diharapkan tidak mengurangi peran partai politik dalam pilgub di ibukota.
Pengamat Politik Universitas Nasional Muhammad Hailuki mengatakan keputusan petahana untuk maju melalui jalur perseorangan seharusnya tidak diartikan kegagalan proses kaderisasi parpol.
"Jika kita melihat kader muda parpol di kabinet dan parlemen, maka kita akan menemukan sejumlah nama yang memiliki kapasitas seperti Ferry Mursyidan Baldan (NasDem/Menteri Agraria), Lukman Hakim Saefuddin (PPP/Menteri Agama), Ade Komaruddin (Golkar/Ketua DPR), Dede Yusuf (Demokrat/Ketua Komisi IX), Rieke Dyah Pitaloka (PDIP/Ketua Pansus Pelindo), Budiman Sudjatmiko (PDIP/Ketua Pansus RUU Desa)," katanya, Rabu (9/3).
Ia menambahkan, nama-nama ini bukan dimaksudkan untuk dijadikan sebagai kandidat cagub-cawagub DKI, melainkan sekadar gambaran bahwa kaderisasi internal parpol telah berjalan. Luki memaparkan proses kaderisasi di partai politik sudah menunjukkan adanya figur-figur yang menjanjikan untuk menempati posisi politis yang strategis.
"Berdasarkan itu maka tidak bijaksana jika kita menuding parpol tidak mampu melakukan kaderisasi politik. Dengan demikian apabila ada pernyataan yang mengatakan bahwa parpol tidak mempunyai kader yang layak untuk diusung jadi cagub atau cawagub DKI, maka pernyataan tersebut bisa dikatakan tidak berdasar dan sarat kepentingan, yaitu kepentingan untuk melakukan deparpolisasi," tegasnya.
Menurut peneliti Centre for Indonesian Political and Social Studies (CIPSS) itu, tolak ukur kematangan demokrasi bisa dilihat dari kualitas dan peran partai politik yang semakin baik.
"Apabila parpol mampu melakukan rekrutmen politik secara baik, maka kondisi akan menjadi terbalik, tidak diperlukan lagi jalur independen untuk menjadi kepala daerah di level manapun. Parpol akan lebih terhormat tidak bisa terdikte oleh kepentingan figur kandidat kuat atau permainan dukungan elite massa," paparnya.
Ditambahkannya, masih ada waktu cukup bagi parpol untuk melakukan rekrutmen politik memunculkan sosok-sosok yang memiliki integritas untuk menjadi kandidat pemimpin Ibukota baik dari kader internal maupun eksternal berlatar profesional. Tidak ada salahnya apabila parpol melakukan rekrutmen politik dari non-kader.
Ikuti Whatsapp Channel Republika