Rabu 09 Mar 2016 06:30 WIB

Pemerintah Diminta Monitoring Deklarasi OKI bagi Terwujudnya Kedaulatan Palestina

Rep: Dyah Ratna Meta Novia/ Red: Angga Indrawan
Penutupan KTT Luar Biasa OKI. (dari kiri) Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Presiden Joko Widodo, dan Sekjen OKI Iyad Ameen Madani saat konferensi pers usai penutupan KTT Luar Biasa OKI di Balai Sidang Jakarta, Senin (7/3).
Foto: Republika/Wihdan
Penutupan KTT Luar Biasa OKI. (dari kiri) Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Presiden Joko Widodo, dan Sekjen OKI Iyad Ameen Madani saat konferensi pers usai penutupan KTT Luar Biasa OKI di Balai Sidang Jakarta, Senin (7/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyelenggaraan KTT Luar Biasa OKI telah berakhir pada kemarin, Senin (7/3). Konferensi tersebut menghasilkan resolusi dan deklarasi untuk segera mewujudkan kemerdekaan Palestina, penghentian pembatasan akses ke Al-Quds As-Sharif, serta penolakan atas penjajahan Israel.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini memberikan apresiasi atas sikap tegas dan komitmen Presiden Jokowi dalam menantang penjajahan Israel tersebut. "Namun hendaknya pemerintah juga perlu mengevaluasi dan melakukan monitoring secara terukur dan berkesinambungan atas realisasi hasil resolusi dan deklarasi tersebut," katanya, Selasa, (8/3).

Menurutnya, perlu peta jalan yang jelas dan terukur dalam mewujudkan hasil resolusi dan deklarasi dengan kesediaan negara-negara OKI memberikan support penuh. Tidak hanya dalam konteks diplomasi, tapi termasuk dukungan ekonomi bagi persiapan kemerdekaan Palestina.

Jazuli juga mengutip pidato Presiden Jokowi yang begitu menyentuh, "Dunia Islam masih memiliki utang kemerdekaan kepada rakyat Palestina. Perjuangan rakyat Palestina adalah perjuangan kita semuanya. Insya Allah, kita dapat menyaksikan kemerdekaan Palestina dalam hidup kita," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement