REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Puluhan massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sumatra Selatan (Sumsel), yang mendatangi kantor Wali Kota Palembang menyerahkan surat terbuka kepada Wali Kota Palembang Harnojoyo Senin (7/3). Dalam surat tersebut, HTI menyatakan menolak kegiatan Festival Gerhana Matahari Total (GMT) yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumaetra Selatan (Pemprov Sumsel) Rabu (9/3).
Massa yang dipimpin Ketua HTI Sumsel M Jamhur diterima Asisten IV Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Asnawi P Ratu. HTI dalam suratnya meminta pemerintah membatalkan agenda Festival GMT yang mengandung kemusyrikan.
Menjawab tuntutan massa HTI tersebut, Asnawi menjelaskan bahwa Festival GMT bukan dilaksanakan Pemkot Palembang, namun oleh Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel. “Pemkot Palembang pada 9 Maret 2016 saat gerhana matahari total hanya melaksanakan shalat gerhana di Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin. Pemkot tidak mengeluarkan anggaran untuk festival yang dilaksanakan Pemprov Sumsel,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariswisata dan Kebudayaan Provinsi Sumsel, Iren Camelyn menjelaskan persiapan pelaksanaan penyelenggaraan Festival GMT 2016 sudah maksimal. “Mulai 8 Maret kegiatan Festival GMT mulai berlangsung sampai puncaknya 9 Maret 2016,” ujarnya.
Menurut Irene, kegiatan dilakukan dengan menutup jembatan Ampera selama Festival GMT belangsung. Jembatan yang membentang di atas Sungai Musi itu akan menjadi tempat menyaksikan fenomena alam GMT sambil menikmati sarapan pagi dengan disertai hiburan dan atraksi seni.
“Juga di Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin yang tidak jauh dari jembatan Ampera ada shalat gerhana yang diselenggarakan Pemerintah Kota Palembang. Kami sudah berkordinasi Pemerintah Kota Palembang untuk persiapan dan pelaksanaan Festival GMT. Wali Kota Palembang juga sudah menyatakan siap mendukung pelaksanaan festival,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
