REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz sependapat jika Ketua Umum Partai Golkar terpilih nanti bebas dari skandal korupsi maupun skandal hukum. Menurutnya, Ketua Umum yang terpilih nanti haruslah terbebas dari persoalan hukum.
“Dia tidak punya beban persoalan hukum korupsi atau apapun, ini kan logis, agar saat dia menjabat tidak punya sangkutan hukum, nanti yang ada justru membuat Golkar tersandera jika Ketuanya masih tersangkut hukum,” ujar Donal dalam rilis Survei Kriteria Calon Ketua Umum Golkar di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (3/3).
Ia mengatakan, figur baru ketua umum Golkar semestinya bisa mendorong kader-kader di Golkar untuk tidak terlibat dalam persoalan korupsi. Sebagai pemimpin dalam kader partai, Donal menilai Ketua Umum harusnya terbebas dari persoalan tersebut.
“Masa pimpinannya tersandera hukum, gimana mau menularkan ke kadernya, saya kira ini harus clear dari awal,” ungkapnya.
Ia menambahkan, selain bebas persoalan hukum, setidaknya ada dua prasyarat lain yang semestinya dimiliki calon ketua umum Golkar. Yakni harus selesai dari persoalan ekonomi dan memiliki kapasitas membangun partai Golkar.
Menurutnya, harus selesai dari persoalan ekonomi yang dimaksud bukan berarti calon haruslah memiliki kekayaan yang banyak. Namun, jangan sampai jabatan ketua umum menjadi alat mencari kekayaan.
“Kalau masuk hanya bertujuan memperkaya, jangan dipilih Ketum, meskipun tidak harus kaya raya, minimal dia harus selesai dengan persoalan ekonominya,” kata Donal.
Terakhir, kemampuan untuk membangun partai menjadi salah satu hal penting mengingat tantangan partai politik dewasa ini yang menuntut parpol menjadi parpol yang modern.
Sebelumnya, dalam Survei yang dilakukan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKopi) terhadap 500 responden, kebanyakan publik menginginkan Ketua Umum Golkar terpilih adalah sosok yang terbebas dari skandal korupsi dan soal hukum, dengan persentase 24,8 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika