REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan meminta penghitungan pajak penghasilan (PPh) badan industri manufaktur dihitung di kantor pajak Jabar. Ia menduga, kebanyakan industri manufaktur yang berada di wilayah Jabar dihitung PPh badannya di wilayah DKI Jakarta.

“Ada praduga PPh badan kebanyakan dihitung di Jakarta," ujar Heryawan yang akrab disapa Aher kepada wartawan selepas acara Pekan Panutan Pajak di Gedung Sate jalan Diponegoro Kota Bandung, Kamis (3/3).

Padahal, kata Aher, boleh jadi industrinya ada di Bekasi atau Bandung. Karena kantor pusatnya di Jakarta, jadi PPh bandanya di Jakarta.

Menurutnya, pembayaran pajak badan yang dilakukan di Jakarta padahal perusahaan itu beroperasi di Jabar akan berpengaruh pada penghitungan PDRB. Pendapatan per kapita jadi salah, angka kemiskinan jadi salah, jumlah pengangguran tidak tepat, juga berpengaruh pada angka laju pertumbuhan ekonomi.

Aher juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) yang tengah melakukan sensus ekonomi agar menghitung arus barang ekspor-impor dari tempat awal pengiriman. Contohnya, arus barang yang berasal dari Bandung Bekasi Karawang Subang maupun Cianjur dicatat di Jakarta karena melalui Pelabuhan Tanjung Priok.

“Hitung-hitungan PDB nasional 43 persen berasal dari industri manufaktur," katanya.

Padahal, kata dia, lebih dari 50 persen industri manufaktur ada di Jabar. Tapi ketika diranking kita berada di urutan ketiga. "Saya curiga, jangan-jangan salah menghitung. Harusnya di Jabar malah di DKI,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika