Kamis 03 Mar 2016 11:24 WIB

DPR Sesalkan Kegaduhan Antarmenteri

Presiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Ketua DPR Ade Komaruddin (kanan) usai menyampaikan keterangan kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (22/2).
Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Ketua DPR Ade Komaruddin (kanan) usai menyampaikan keterangan kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (22/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Ade Komaruddin menyesalkan terjadinya kegaduhan antara dua menteri di Kabinet Kerja terkait beda pendapat mengenai Blok Masela. Kegaduhan dinilai dapat mengganggu iklim kekompakan jalannya pemerintahan.

"Kegaduhan antarmenteri itu seharusnya tidak terjadi karena kunci kesuksesan dari program pemerintah adalah kekompakan," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (3/3).

Dia mengatakan, saat ini banyak program yang harus dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sehingga diperlukan kekompakan semua perangkat di dalamnya. Menurut dia, apabila semua pembantu Presiden kompak dan bersatu, segala sesuatu dapat diselesaikan dengan baik.

"Kalau tidak kompak, segala sesuatu tidak bisa selesai dengan baik, terutama program yang sedang dijalankan pemerintah membutuhkan kekompakan," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu menilai, apabila semua kebijakan telah diputus dalam keputusan bersama di dalam kabinet, di luar tidak boleh berbeda. Karena itu, dia menyayangkan adanya kegaduhan antara dua menteri di dalam kabinet.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, kegaduhan antarmenteri di dalam Kabinet Kerja bukan pertama kali terjadi dan kemungkinan bisa terulang. Dia mengatakan, peristiwa itu disebabkan persoalan kepemimpinan, yaitu bagaimana melakukan suatu manajemen terhadap kabinet dengan mekanisme yang dibuat dan disepakati.

"Mereka punya mekanisme untuk melakukan rapat kabinet. Di dalam rapat itu, kemudian diputuskan garis kebijakannya untuk dilakukan para menteri," katanya. Menurut dia, terkait satu kebijakan seharusnya pemerintah satu suara. Dan, apabila ada perbedaan pendapat, seharusnya tidak diungkap ke publik.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement