REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ruddin Akbar Lubis menyatakan Metro Mini tak berhak jika diberlakukan toleransi terhadap batas maksimal usia kendaraan.
Ruddin menilai metro mini kerap menimbulkan masalah di jalanan. Bahkan tidak jarang, Metro Mini menimbulkan kecelakaan yang menelan banyak korban jiwa.
Sehingga ia berharap kalau pun Dinas Perhubungan dan Transportasi memberlakukan toleransi agar batas maksimal kendaraan dapat diperpanjang, maka metro mini tak berhak mendapatkannya.
"Kalau pun ada kebijakan tak memberikan perpanjangan (batas usia kendaraan) kepada angkutan Metro Mini, itu pertimbangannya mungkin kalau Metro Mini sudah terbukti sering terjadi kecelakaan termasuk disebabkan fisik yang usianya di atas 10 tahun," katanya kepada Republika, Selasa (1/3).
Ia mengaku sempat mendapat permintaan sejumlah pengusaha angkutan umum agar Peraturan Daerah (Perda) No 5/2014 yang mengatur usia maksimal kendaraan untuk beroperasi direvisi.
Kalau merunut aturan Perda itu maka kendaraan di atas sepuluh tahun tak lagi boleh beroperasi. Namun Ruddin menjelaskan para pengusaha angkutan umum itu meminta revisi Perda dengan jaminan memberikan perawatan pada kendaraan.
"Jadi di satu sisi penekanan Perda dilakukan Dishub, tapi ada toleransi. Kalau dispensasi enggak dikasih ke Metro Mini itu karena banyak kecelakaan," ujarnya.
Di sisi lain, ia menilai para pemilik Metro Mini tak memberikan perhatian pada kendaraanya sendiri. Menurutnya para pemilik seakan angkat tangan terhadap perawatan armada. Hal itu berbanding terbalik dengan pengusaha angkutan lain. Ia menyebut pemilik angkutan selain Metro Mini memberikan perawatan yang baik pada kendaraannya.
"Kalau pemilik angkutan lain bertanggungjawab, kalau pemilik Metro Mini banyak yang enggak bertanggungjawab cuma minta setoran saja," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika