REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Golkar Nurdin Halid yang diajukan menjadi Ketua Panitia Pengarah (Steering Committee) Musyawarah Nasional Golkar mengusulkan agar akomodasi peserta munas ditanggung bersama oleh para calon ketua umum.

"Semua biaya transportasi mulai tahap sosialisasi sampai tahap munas, itu ditanggung calon secara bersama-sama," ujar Nurdin dalam acara Musyawarah Pimpinan Nasional III Kosgoro 1957 di Jakarta, Sabtu (27/2).

Menurut Nurdin hal tersebut bisa diatur melalui sebuah regulasi. Dengan demikian, kata pria berusia 57 tahun ini, tidak ada lagi calon ketua umum yang berdalih memberikan uang kepada pemegang suara untuk keperluan transportasi.

"Seorang calon ketika ditanya uang apa yang diberikan, lalu dijawab uang transportasi, itu tidak bisa lagi," ujar dia.

Anggota DPR periode 1999-2004 itu juga mengusulkan adanya pengaturan jadwal kampanye calon ketua umum dan lain sebagainya yang intinya menghalangi calon menjadi transaksional. "Saat ini SC menjadi aktif, tidak hanya menyiapkan materi tapi juga ikut menjadi penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum," kata dia.

"Dalam pemikiran saya nanti akan ada komite sosialisasi dan kampanye, komite verifikasi, komite etik, komite organisasi, komite program dan sebagainya," jelas mantan ketua PSSI itu.

Munas Golkar akan diselenggarakan pekan kedua April 2016. Agenda utama munas adalah pemilihan ketua umum.

Ikuti Whatsapp Channel Republika