REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Pemerintah tengah menginisiasi untuk mewujudkan Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara sebagai International Hub Sea Port (IHSP). Keinginan ini pun harus ditunjang dengan kebijakan menyeluruh yang harus dilaksanakan dengan cepat. Kebijakan itu setidaknya meliputi pengembangan pelabuhan dan infrastruktur pendukungnya, industri, pengembangan ekspor impor komoditas, dan peningkatan kapasitas SDM logistik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pengembangan pelabuhan IHP dan infrastruktur di Bitung perlu dipercepat agar segera menjadi simpul konektivitas perdagangan wilayah Indonesia Timur.
Darmin menjelaskan, saat ini diperkirakan 40 persen kegiatan perniagaan dunia melewati wilayah perairan laut dan udara Indonesia. Namun manfaat ekonomi yang bisa diambil masih terlampau kecil. Angkutan, asuransi, transit dan transhipment, nilai tambah industri olahan, bahkan transportasi ekspor impor masih tergantung Singapura dan negara lainnya.
Karena itu mewujudkan Pelabuhan Bitung sebagai IHSP merupakan pilihan strategis yang memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Perluasan pelabuhan, misalnya, memerlukan kepastian tempat, jaringan supply chain, termasuk pembangunan jalan tol, perwujudan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kegiatan industri.
"Ke depan perlu dibuat pusat logistik berikat. Di sana bisa dibuat standar dan gradingnya untuk produk-produk yang akan diekspor. Tidak cukup hanya mengembangkan pelabuhan, tapi juga harus diikuti industri dan lain-lain" kata Menko Perekonomian Darmin Nasution pada acara "Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Sistem Logistik Nasional" dari rilis yang diterima Republika, Kamis (25/2).
Karena itu, lanjut Darmin, kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal logistik perlu ditingkatkan. Kebutuhan tenaga-tenaga yang berkompeten di sektor logistik tidak hanya diperlukan untuk pengembangan Sislognas (Sistem Logistik Nasional), tetapi juga dalam menghadapi liberalisasi tenaga kerja dalam rangka MEA.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
