REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Ketua Steering Comitte (SC) musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Golkar, Nurdin Halid menjanjikan akan membuat pertarungan calon ketua umum berlangsung demokratis. Munaslub akan dibuat sebagai ruang yang memungkinkan seluruh kader potensial dapat ikut dalam perebutan kursi ketua umum Golkar.

“Jadi istilah saya, yang berkantong tebal dan berkantong tipis, itu tidak ada perbedaan. Kita akan buat regulasi yang membuat calon-calon ketua umum tidak jor-joran, tidak akan ada money politics,” ujar Nurdin di DPP Partai Golkar, Rabu (24/2).

Kalau disepakati menjadi Ketua SC dalam rapat pleno DPP Partai Golkar nanti, Nurdin menegaskan pengurus SC di bawah pimpinannya bukan SC yang pasif. Tapi SC yang aktif menyediakan sarana untuk panggung demokrasi bagi pertarungan calon ketua umum. Diharapkan, seluruh caketum partai berlambang pohon beringin ini dapat bermain secara demokratis.

Nurdin mencontohkan, dalam AD/ART sudah diatur soal tahapan pencalonan sebagai ketua umum. Yaitu tahap penjaringan dan pencalonan. Sebelum tahap penjaringan ada tahap pendaftaran. Bagi kader Golkar yang terdaftar sebagai bakal calon, tidak boleh lagi melakukan komunikasi dengan DPD II, kecuali dalam agenda yang diatur oleh SC.

Sebab, SC akan menyiapkan tempat, lokasi serta menghadirkan semua DPD II. Di situ, seluruh caketum akan menyampaikan visi-misinya. “Mereka akan berkampanye, mensosialisasikan visi-misinya,” ujar Nurdin.

Nurdin juga menjanjikan SC di bawah kepemimpinannya akan menyiapkan regulasi agar tidak ada proses transaksional. Salah satu caranya adalah membuat peraturan tertulis, bagi caketum yang terbukti melakukan praktek politik transaksional akan didiskualifikasi. Rancangan-rancangan ini yang akan dibawa Nurdin kalau dalam pleno nanti disetujui untuk menjabat sebagai Ketua SC munaslub.

(Baca Juga: Kemampuan KPK Awasi Munanslub Golkar Diragukan)

Ikuti Whatsapp Channel Republika