REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bersama Badan Informasi Geospasial sedang menyiapkan peta desa berskala besar sebagai rujukan untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara nasional.
"Kementerian Desa sebagai pengguna dan Badan Informasi Geospasial sebagai produser akan saling bersinergi dan berkolaborasi untuk menentukan peta-peta desa kita secara nasional," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu.
Menurut Jafar, peta desa itu dapat dimanfaatkan sebagai rujukan atau referensi bagi kementerian desa maupun kementerian dan lembaga lainnya yang sama-sama memiliki kepentingan membangun desa. Ada sekitar 17 kementerian dan lembaga yang wilayah kerjanya bersinggungan dengan desa.
Ia mengatakan bagi kementeriannya peta itu akan membantu memvalidasi katagori desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, serta desa mandiri sehingga akan mudah dipetakan rencana pembangunan desa yang akan dilakukan.
"Peta ini sangat strategis, apalagi kita memiliki Nawa Cita dengan prinsip membangun Indonesia dari pinggiran atau dari desa," kata dia.
Sementara itu, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Priyadi Kardono mengatakan pembuatan peta desa itu akan menggunakan citra satelit dengan resolusi tinggi mencapai 50 cm. Sehingga dengan data citra tersebut, peta yang akan dibuat berskala 1:5.000 hingga 1:10.000 akan tergambar secara mendetail mulai dari batas desa, maupun informasi tentang desa seperti jalan yang telah diaspal, masih berupa tanah atau batu, jembatan, rumah, hingga saluran air.
"Peta desa yang selama ini ada baru berupa sketsa dan tidak memiliki standar," kata dia.
Bahkan dari data citra satelit itu juga dapat dipetakan rumah yang layak telah layak huni maupun belum layak huni. Data sebuah rumah juga dapat dikembangkan dengan menambahkan data kepala rumah tangga, jumlah anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah, hingga jenis kelamin yang menghuni rumah tersebut.
"Sehingga dengan peta tersebut diharapkan dapat memberikan informasi dasar terkait kebutuhan desa yang masing-masing tidak sama," kata dia.
Hingga saat ini, menurut Priyadi, BIG telah menyelesaikan data citra satelit untuk 1.600 desa dengan luas 925.000 kilometer persegi. Data tersebut baru separuh dari seluruh desa di Indonesia yang total luasnya mencapai 1,8 juta km persegi.
Proses penyusunan peta desa itu, menurut dia, diperkirakan membutuhkan dana mencapai Rp400 miliar. Pihaknya masih membutuhkan dana Rp200 miliar karena separuh dari pengerjaannya telah selesai dilakukan.
"Insya Allah 2016 akan bisa kita selesaikan 1,8 juta km persegi, sehingga 2017 bisa kita gunakan data tersebut untuk menuyusun peta," kata dia.
Menurut Priyadi pembuatan peta desa tersebut juga akan menjadi jalan keluar problem penentuan batas administrasi provinsi dan kabupaten yang hingga saat ini tidak kunjung selesai. "Sampai sekarang baru selesai 30 persen (batas provinsi dan kabupaten) setelah 70 tahun Indonesia merdeka," kata Priyadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
