REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat menilai kebijakan pemerintah tentang kantong plastik berbayar tidak adil bagi masyarakat konsumen. Kantong plastik berbayar dinilai malah menguntungkan kalangan produsen atau pengusaha.
"Jadi yang diuntungkan adalah retail-retail. Kita harus keluar uang," kata Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Dadan Ramdan, di Bandung, Senin (22/2).
Ia mengatakan seharusnya pelaku usaha diwajibakan mengurangi atau membuat dan atau menggunakan kantong yang ramah lingkungan untuk menjaga kelestarian alam ini. "Seperti memanfaatkan kembali seperti plastik bekas shampo, kan seharusnya Produsen besar seperti PT Unilever punya kewajiban untuk memungut itu kemudian didaur ulang lagi, hari ini itu bergerakan di mana-mana," kata dia.
Menurut dia, pengurangan konsumsi plastik di masyarakat sebenarnya bisa dilakukan dengan mengurangi penggunaan, memanfaatkan kembali barang kemasan dan menggunakan barang ramah lingkungan. "Ini malah dilimpahkan ke publik, justru peran negara itu mengedukasi. Jadi kita sama saja dengan menyubsidi perusahaan, bukan hanya membeli barang tapi membeli plastik," ujar dia.
Sebelumnya, sebanyak 22 kota di Indonesia serentak memberlakukan sistem kantong plastik berbayar. Program ini dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) guna mengurangi produksi sampah terutama dari bahan plastik.
"Plastik berbayar sekarang sudah diuji coba oleh 22 kota, seperti Jakarta, Bandung, Balikpapan, Makassar dan Surabaya. Sistemnya diatur oleh pemerintah provinsi sampai tingkat kota," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di kawasan Bundaran HI Jakarta, Ahad (21/2).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
