REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki peran sangat penting untuk menangkal promosi dan propaganda lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), terutama yang menyasar anak.
Kominfo harus berinsiatif memblokir semua konten promosi dan propaganda LGBT di semua platform media komunikasi.
"Jangan menunggu aduan publik, baru bertindak. Saya apresiasi langkah rensponsif Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang langsung melarang penyiaran yang mengandung promosi LGBT," ujar Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris di sela-sela kunjungan kerja Komite III DPD di Banjarmasin, Senin (22/2).
Dia berharap, langkah KPI tersebut juga diikuti Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). Pasalnya, promosi LGBT lewat buku bacaan, terutama buku anak, sudah banyak ditemui.
Kementerian lain, misalnya, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menterinya sempat bereaksi keras terhadap LGBT juga diharapkan menggulirkan program nyata.
Kemenristekdikti, kata Fahira, bisa menginisiasi kajian mendalam tentang LGBT di Indonesia dengan pendekatan-pendekatan multidisiplin untuk menyelesaikan silang pendapat tentang LGBT.
Demikian juga, dengan Kemendikbud yang mulai mengedepankan dunia pendidikan sebagai penyelamat anak dari teror kultural dan ideologis LGBT melalui bahan ajaran, terutama pendidikan agama dan budi pekerti serta kegiatan ekstrakurikuler.
Senator asal Jakarta ini mengatakan, sebenarnya spektrum besar dari penanganan LGBT ada di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
"Harus ada sebuah gerakan kultural yang melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk membendung dan melindungi anak bangsa dari promosi dan propaganda LGBT yang kebanyakan datang dari luar sebagai turunan dari program revolusi mental," kata Fahira menjelaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
