Ahad 21 Feb 2016 14:14 WIB

'Antibodi' Golkar Dinilai Menurun

Rep: Qommarria Rostanti/ Red: Indira Rezkisari
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (tengah) didampingi Wakil Ketua Umum Agung Laksono (kedua kanan), Ketua DPP Yorrys Raweyai (kedua kiri), tokoh senior partai Theo L Sambuaga (kanan), dan Agun Gunajar Sudarsa (kiri) memimpin pertemuan dengan Barisan
Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (tengah) didampingi Wakil Ketua Umum Agung Laksono (kedua kanan), Ketua DPP Yorrys Raweyai (kedua kiri), tokoh senior partai Theo L Sambuaga (kanan), dan Agun Gunajar Sudarsa (kiri) memimpin pertemuan dengan Barisan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Golkar saat ini berada dalam situasi genting. Golkar yang biasanya mengintervensi partai lain, kini mengintervensi partainya sendiri sehingga muncul gagasan Musyawarah Nasional (Munas).

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi mengatakan Golkar bukan hanya milik internal partai. Mengingat mereka memakai ranah publik, maka masyarakat berhak masuk ke situasi kepartaian. Golkar selama ini mempersonafikasikan diri sebagai  partai pemerintahan. Namun ketika berada di luar pemerintahan, seharusnya Golkar bisa memberi saran ke pemerintah.

"Namun ketika pemerintah melanggar konstitusi, Golkar diam saja, misalnya soal kereta cepat, kasus hukum Novanto, dan Go-Jek. Kenapa partai tidak bicara? karena partai sibuk sama diri sendiri," ujar Adhie saat dikusi bertajuk 'Mau Kemana Golkar' di Jakarta, Ahad (21/2).

Golkar saat ini berbeda dengan Golkar yang dulu. "Dulu punya 'antibodi' kuat, sekarang sudah menurun," kata dia. Hal ini membuat tubuh Golkar digerogoti berbagai macam konflik sehingga sekarang muncul gagasan Munas. Munas yang rencananya diadakan Maret disebut-sebut sebagai Munas Luar Biasa (Munaslub) mengingat sebelumnya sudah ada Munas Bali dan Jakarta (Ancol).

Menurut dia, tidak ada salahnya jika Golkar meniru Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki formatur (orang-orang yang ditugasi membentuk suatu badan, baik itu pengurus, organisasi, dan sebagainya). "Karena ini bisa membersihkan organisasi dari politik uang," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement