REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didesak memikirkan nasib masyarakat yang digusur dari lokalisasi Kalijodo. Pemprov DKI diharapkan tidak hanya berhenti setelah penggusuran.
Ada beberapa hal lain yang menanti dan mendesak dilakukan. Pertama, Pemprov DKI harus memikirkan tempat bagi masyarakat di sana, terutama anak dan orang-orang lansia.
Apalagi anak-anak di sana ada yang sekolah dan sedang mempersiapkan diri menghadapi UAN. Jika digusur lalu mereka tidak mendapat tempat lain, tentu ini sangat tidak baik bagi kelanjutan sekolah anak-anak itu.
"Saya yakin anak-anak itu tidak begitu mengerti apa yang terjadi sekitarnya. Mereka masih ada harapan dan punya masa depan. Pemda DKI harus peduli dengan nasib mereka," ujar Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay, semalam.
Kedua, dia mendesak Pemrov DKI membina mantan pekerja seks komersial (PSK) yang ada di lokasi itu. Jika tidak dibina, maka bisa jadi penggusuran menjadi tidak bermakna. "Mereka bisa saja meninggalkan lokasi itu dan membuka lokasi lain. Berarti target untuk mengurangi prostitusi tidak didapatkan," kata Saleh.
Ketiga, jika betul ingin melakukan pembinaan, Pemprov DKI bisa saja memberikan pelatihan kerja bagi mereka. Faktanya, sebagian dari mereka yang terjun ke dunia prostitusi adalah atas desakan kebutuhan ekonomi. Jika mereka punya alternatif pemasukan yang lebih baik, dipastikan mereka akan memillih jalan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika