REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua KPK, Agus Rahardjo mendorong wisudawan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Untag) menghindari praktik korupsi saat memasuki dunia kerja. Terutama bagi wisudawan yang sudah sukses menjadi pejabat.
"Kami mendorong kepada wisudawan yang ada di Untag ini untuk menghindari praktik korupsi, terutama kalau di antara wisudawan ini sudah ada yang menjadi seorang pejabat," katanya saat memberikan pembekalan wisuda di Untag Surabaya, Sabtu (20/2).
Ia mengemukakan, banyak kesempatan berkomitmen untuk berbuat sesuatu sesama manusia dan itu harus dimulai dari diri sendiri. "Kesejahteraan negara ini akan melesat jauuh lebih cepat kalau korupsi ini tidak dilakukan di negeri ini," katanya.
Agus mencontohkan, pada 1967 pendapatan perkapita Bangsa Indonesia sebanyak 54 dolar AS dan pada waktu itu Malaysia sudah mencapai 370 dolar AS setiap tahunnya.
"Saat ini Indonesia sudah jauh mengejar di mana pendapatan perkapita saat ini sebanyak 3.800 dolar AS dan Malaysia sebanyak 9.000 dolar AS. Artinya sudah tiga kali nya saja. Dan kami yakin Indonesia bisa lebih jauh melesat kalau tidak ada korupsi," katanya.
Ia mengatakan, konteks realita yang ada saat ini adalah jika tahun 1972 saat ia masih SMA di Magetan Jawa Timur banyak ditemukan anak yang mengalami busung lapar terutama saat musim kemarau. "Namun sekarang ini sudah tidak ada lagi anak yang mengalami busung lapar. Begitu pula dengan warga desa yang saat ini rata-rata sudah memiliki sepeda motor. Bayangkan kalau korupsi tidak ada, kami yakin akan jauh lebih melesat," katanya.
Salah satu modal yang bisa dilakukan untuk mempercepat pembangunan adalah dengan tidak adanya korupsi yang ada di negeri ini. "Oleh karena itu, saya juga mendorong kepada wisudawan yang ada di Untag ini untuk terjun ke bidang wiraswasta dan mengembangkan sebuah usaha demi menciptakan lapangan kerja sendiri," ujar dia.
Dalam wisuda itu sendiri diikuti oleh sekitar 700 orang wisudawan baik itu dari jenjang S1, S2, atau juga gelar S3 dari berbagai jurusan di Untag.
Ikuti Whatsapp Channel Republika