REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Heri Suhartono menyebut ada tiga permasalahan pemberdayaan sosial di Ibu Kota yang akan mendapatkan atensi dari instansinya.
Menurut situs resmi Dinsos DKI Jakarta yang dikutip di Jakarta, Rabu (17/2), tiga permasalahan tersebut adalah pemberdayaan fakir miskin, pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS), dan pemberdayaan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan.
"Untuk fakir miskin, sementara ini sekitar 1,6 juta jiwa (226.412 KK) warga miskin yang ada hasil penyesuaian data Kemensos dengan data tingkat kota/kabupaten. Masih akan bertambah karena kami lakukan pendataan ini sampai minggu depan," kata Heri, yang sebelumnya pernah bertugas di Dinas Kebersihan DKI.
Data konkret yang sesuai dengan keberadaan dan kondisi warga miskin ibu kota tersebut dapat menjadi acuan program pemberdayaan sosial. Sehingga memudahkan pemberian bantuan dan pertanggungjawabannya.
"Kami berkoordinasi dengan kecamatan untuk membantu permasalahan fakir miskin di wilayah masing-masing karena mereka yang tahu keadaan wilayahnya. Ditambah mereka akan memiliki 'database' warga miskin di daerahnya, sehingga pekerjaan mereka tentu lebih mudah," ujar Heri.
Sementara mengenai PSKS, Dinsos telah berkoordinasi dengan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, dan karang taruna agar membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan di daerahnya. "Sehingga diharapkan terwujud peran aktif masyarakat sekitar dalam penyelesaian masalah kesejahteraan sosial," kata Heri.
Terkait dengan keluarga pahlawan perintis kemerdekaan, Dinsos DKI Jakarta sudah memberikan tali kasih dan berencana akan menjalankan fungsi pemberdayaan yang lebih kongkret. "Akan ada upaya yang lebih optimal setidaknya bagi pahlawan perintis. Karena tidak pantas saja keluarga pahlawan tapi hidupnya di bawah standar," kata Heri.
Selain itu, untuk mendukung keberhasilan pemberdayaan terkait tiga permasalahan tersebut, Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos DKI Jakarta sebagai regulator juga berupaya untuk menyamakan visi dan misi dengan seksi pemberdayaan sosial di tingkat suku dinas yang lebih berperan sebagai eksekutor.
"Minimal sebulan sekali ada rapat koordinasi dengan seksi pemberdayaan sosial. Di sana kami dengarkan apa saja kendala di lapangan," ucap Heri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika