REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X menjamin pembebasan tanah untuk proyek pembangunan Bandar Udara Internasional di Kulon Progo akan menyejahterakan warga setempat bukan justru membuat mereka menderita.
"Bagai saya, prinsip bagaimana pembebasan tanah di Kulon Progo itu kehidupan makin baik seperti yang terjadi 2006 atau 2010, bukan semakin menderita, hanya bagaimana persiapan kabupaten," kata Sultan di Kepatihan, Yogyakarta, Rabu.
Hal itu kembali ditegaskan Sultan HB X menyusul aksi penolakan warga terhadap pemasangan perapatan patok batas terluar calon lahan bandara oleh tim dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY di Desa Glagah, Temon, Kulon Progo, pada Selasa(16/2). Peristiwa itu juga diwarnai kericuhan.
Menurut Sultan, terkait penolakan atas pengukuran atau pemasangan patok tersebut justru akan merugikan warga karena luas tanah yang akan menjadi acuan ganti rugi tidak diketahui. "Mereka akan rugi sendiri karena luas tanah tidak diketahui," kata dia.
Menurut Sultan, aksi penolakan yang selama ini terjadi didominasi oleh warga yang tergabung dalam Paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT). "Saya bisa mengerti problemnya dan saya sudah membicarakan jalan keluarnya," kata dia.
Menurut Sultan, warga yang menolak mengaku memiliki persoalan. Di antaranya mereka memiliki sertifikat, memiliki tanah namun tanamannya ditanam di lahan Paku Alaman (Paku Alam Ground). Selanjutnya, ada yang memiliki rumah dan tanaman namun tidak memiliki tanah, melainkan menempati lahan Paku Alaman.
"Bagi mereka yang mereka yang punya tanah dapat duit dari tanah, bagi mereka yang tidak memiliki tanah, akan dibayar bangunan dan tanamannya," kata dia.
Selain mengacu sesuai aset yang dimiliki, menurut Sultan, biaya ganti rugi yang diberikan juga akan mempertimbangkan dana yang dibutuhkan warga setempat untuk membeli tanah serta pembangunan rumah baru.
"Kalau cukup untuk beli tanah serta rumah, lalu dia punya pekerjaan atau tidak untuk bertani sehingga sekarang yang kita atur juga bagaimana dia tetap bisa bertani," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika