REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, meminta ke enam bupati/walikota yang baru dilantik untuk langsung bekerja tanpa ada masa transisi. Jadi, mereka harus melakukan percepatan pembangunan dan mendukung proyek pembangunan nasional.
"Ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1/2016, saudara/saudari juga diminta untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing," ujar Heryawan yang akrab disapa Aher kepada wartawan, Rabu (17/2).
Menurut Aher, semua bupati/walikota dan wakilnya yang terpilih, harus mendukung percepatan pelaksanaan proyek-proyek Strategis Nasional. Bahkan, digelarnya pelantikan di bulan Februari ini seharusnya dijadikan momentum untuk mempercepat realisasi penyerapan anggaran di daerah masing-masing.
Kegiatan lelang, harus dilakukan sejak triwulan pertama pada setiap tahun anggaran berjalan. Sehingga, denyut perekonomian di daerah belangsung simultan. Jadi, volume pekerjaan tidak menumpuk di akhir tahun dan capaian realisasi anggarannya juga bisa lebih optimal. "Jadi, jangan ada budaya proyek menumpuk lagi di bulan Desember," katanya.
Khusus bagi Daerah Kabupaten/Kota yang masih terlambat dalam penetapan APBD Tahun Anggaran 2016, Aher meminta agar untuk 2017 ini penetapannya bisa tepat waktu. Agar target ini bisa tercapai, dibutuhkan kesungguhan dari unsur eksekutif serta political will dan dukungan yang kuat dari DPRD dalam mekanisme pembahasan RAPBD hingga penetapannya."Dalam pelaksanaannya, DPRD juga harus menjalankan tugasnya sebagai pemegang fungsi pengawasan," katanya.
Tentunya, kata dia, pengawasan penggunaan anggaran dilakukan bersama-sama masyarakat dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Sehingga, realisasi anggaran agar efektif, efisien, transparan dan akuntabel.Dengan demikian, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah (government expenditure) dapat berperan optimal dalam memacu efek ganda bersama-sama dengan investasi swasta dan konsumsi individu. Terutama, untuk membuka lapangan kerja dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. "Saya juga berpesan agar dalam penyusunan RPJMD senantiasa memperhatikan konsep SMART Planning," katanya.
Aher menjelaskan, Smart planning adalah perencanaan pembangunan yang jelas, terukur, menantang, realistis, dan terpola waktu pencapaiannya. Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai dasar juga harus disusun secara matang. Yakni, mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
