Selasa 16 Feb 2016 23:41 WIB

Ini Cara 'Membujuk' Pengguna Kendaraan Pribadi Naik Transportasi Umum

Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: M Akbar
Bus TransJakarta melintas di jalur Koridor I, kawasan Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (31/12). (Antara/Widodo S. Jusuf)
Bus TransJakarta melintas di jalur Koridor I, kawasan Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (31/12). (Antara/Widodo S. Jusuf)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembenahan kualitas dan layanan angkutan umum menjadi poin penting demi 'menggaet' masyarakat yang biasa menggunakan kendaraan pribadi beralih ke Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM).

Hal ini diungkapkan Pakar Transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno.

Selain itu, masih banyak cara lain yang dapat dilakukan demi membujuk pengguna kendaraan beralih ke transportasi umum seperti yang dilakukan negara-negara produsen otomotif, yakni dengan tidak meninggalkan budaya atau kebiasaan berjalan kaki dan bersepeda.

Ia menyebut, di negara maju, jalur sepeda dan trotoar sengaja dibuat senyaman mungkin dan dilindungi, serta perhatian terhadap kaum disabilitas juga terus ditingkatkan. Kemudian, layanan transportasi umum kian bagus dan menarik, ditambah pemanfaatan IT yang modern bagi pengguna transportasi umum agar tidak beralih ke kendaraan pribadi. Segala bentuk pembatasan kendaraan pribadi juga diberlakukan demi mengantisipasi maraknya penggunaan kendaraan pribadi di jalan raya.

Ia menilai, kondisi terbalik justru terjadi di Indonesia, dimana perilaku warga di jalan raya semakin tidak tertib seiring banyaknya sepeda motor. Padahal, keberadaan jumlah sepeda motor di negara yang maju sendiri minim.

Ia juga menyoroti semakin jarangnya warga yang berjalan kaki.

"Jika ditemui pejalan kaki, tiba-tiba tukang ojek menawarkan jasanya, dianggap sedang cari tumpangan. Dulu di setiap kantor, sekolah, kampus masih tersedia parkir sepeda, sekarang lenyap tak berbekas," katanya kepada //Republika//, Selasa (16/2).

Djoko menegaskan, transportasi umum bukan hanya disediakan untuk warga melarat, tapi juga dijadikan kendaraan umum untuk warga yang terhormat termasuk pejabat.

"Jadikan layanan kenyamanan transportasi umum setara dengan kendaraan pejabat," lanjutnya.

Dalam memandang transportasi umum, ia menyebut, banyak pemimpin yang masih sering menerjemahkan keberhasilannya memimpin dengan wujud fisik, bukan keberhasilan yang berapa banyak masyarakat yang dapat dilayani dengan transportasi yang baik.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement