REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Komisi IV DPRD Lampung, akhirnya memanggil General Manajer PT PLN Distribusi Lampung dan jajaran, terkait seringnya terjadi pemadaman aliran listrik di wilayah Lampung, pada Selasa (16/2). DPRD Lampung meminta PLN memperbaiki diri agar persoalan listrik di Lampung tidak masalah lagi.

Pemimpin rapat dengar pendapat Komisi IV dan PLN, Pattimura, mengatakan masyarakat tidak mau tahu dengan alasan PLN yang terus mematikan lampu dengan jadwal yang tidak menentu. “Tidak semua masyarakat tahu jadwal pemadaman, tahunya lampu mati, usaha mereka terganggu dan rugi,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Menurut dia, Komisi IV DPRD merespon keluhan dari masyarakat akibat pemadaman aliran listrik yang semakin sering terjadi di Lampung. Kondisi kelistrikan di Lampung, ungkap dia, masyarakat tidak akan tahu, karena mereka sebagai pelanggan bukan pengelola.

Ia mengatakan, kerugian yang diderita masyarakat sudah sangat banyak akibat pemadaman listrik belakangan ini. Bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, ujar dia, sangat terpukul dengan pemadaman listrik yang hampir setiap hari. Mereka, lanjut dia, sangat bergantung dengan setrum listrik untuk melanjutkan usahanya.

General Manajer PT PLN Distribusi Lampung, Irwansyah, mengatakan kondisi ketenagalistrikan di wilayah Lampung saat ini terjadi defisit daya, sehingga pada beban puncak terjadi pemadaman bergilir. Menurut dia, kapasitas daya yang ada saat ini tidak mampu melayani kebutuhan pelanggan di wilayah Lampung, sehingga terpaksa ada gangguan.

Ia memaparkan kapasitas terpasang pembangkit yang ada di Lampung sebesar 540 megawatt (MW), ditambah pasokan daya dari Sumatera Selatan sebesar 325 MW, sehingga semuanya 865 MW. Sedangkan pada beban puncak terjadi pasokan daya membutuhkan 854 MW sehingga cadangan daya pada saat normal hanya tersisa 11 MW.

“Kondisi pembangkit seperti itu maka selalu terjadi gangguan,” kata Irwansyah, yang baru beberapa bulan menjabat di PLN Distribusi Lampung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika