Selasa 16 Feb 2016 15:18 WIB

Kemensos Siap Beri Pembinaan untuk PSK Kalijodo

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Bayu Hermawan
Aktivitas warga usai pemasangan surat sosialisasi pertama penertiban Kalijodo, Jakarta, Senin (15/2).   (Republika Wihdan)
Foto: Republika/ Wihdan
Aktivitas warga usai pemasangan surat sosialisasi pertama penertiban Kalijodo, Jakarta, Senin (15/2). (Republika Wihdan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Sosial (Kemensos) siap melakukan pembinaan kepada pekerja seks komersial (PSK) Kalijodo, Jakarta Utara. Hal itu diungkapkan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa sebelum rapat dengan Komisi VII DPR di gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/2).

"Hari ini atau besok kita ke sana, ada beberapa training yang bisa diikuti eks PSK ini selama enam bulan, anggaran dari Kemensos, mereka siap untuk mandiri," katanya.

Menurutnya, nantinya PSK akan dibina di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Kementerian Sosial yang berada di Pasar Rebo, Jakarta Timur, dengan banyak pilihan pelatihan (training).

"Vocational training cukup advance kalau ada eks PSK di luar DKI atau DKI sendiri dan ingin dapat vocational training mereka ke PSKW itu," ujarnya menjelaskan.

Khofifah melanjutkan, setelah diberi pelatihan enam bulan, mereka juga akan mendapatkan dana usaha ekonomi produktif (UEP) sebesar Rp 5 juta ditambah uang transpor. Menurutnya, dana itu ditujukan sebagai modal bagi eks PSK tersebut.

"(Program training) itu berlaku untuk semua eks PSK, termasuk yang di Kalijodo juga," ujarnya.

Khofifah juga mengatakan, Kemensos saat ini tengah bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mencarikan lapangan kerja bagi eks PSK yang sudah diberi pelatihan tersebut.

"Opsinya cukup banyak, apakah mereka mau langsung bekerja, tentu mereka ada uji keterampilan dari tim korporasi, atau memilih training dan nantinya siap kerja di garmen atau melakukan usaha di daerah masing-masing," katanya.

Sementara, Khofifah mengaku, belum mengetahui detail jumlah PSK Kalijodo, termasuk PSK yang sudah bersedia untuk dibina oleh Kemensos. Menurutnya, Kemensos saat ini lebih pada posisi menunggu pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlebih dahulu terkait relokasi Kalijodo.

"Sekarang kan masih ada resistensi, solusi untuk capai kesepakatan, itu wilayah pemprov. Pemprov ambil keputusan, baru Kemensos, baru kita berikan beberapa opsi," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement