REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan meminta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk penambahan sarana prasarana dan anggaran bagi Densus 88 antiteror yang kinerjanya telah diakui dunia.
"Soal Densus 88 ini saya sedih. Nama besar tapi fasilitas memprihatinkan. Kita perlu dukungan untuk seleksi personel, sarana dan prasarana serta penambahan anggaran Densus 88," kata Luhut pada rapat kerja gabungan Komisi I dan III DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (15/2).
Rapat kerja gabungan Komisi I dan III DPR dihadiri Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Jaksa Agung Prasetyo, Menteri PAN/RB Yudhi Chrisnandi, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Dirjen Imigrasi Ronnie F Sompi dan lainnya.
Lebih lanjut Menkopohukam menegaskan bahwa pihaknya tidak akan pernah bernegosisasi dengan teroris.
"Kita tak akan negosiasi dengan teroris. Kita tak akan memberikan kesempatan untuk konsolidasi," kata Menkopolhukam.
Dalam kesempatan itu Luhut menjelaskan bahwa tidak ada istilah kecolongan dalam kejadiaan teror di Jl Thamrin. Ia pun merasa tidak pernah kecolongan.
"Kami garisbawahi tidak ada istilah kecolongan. Kami tahu gerakan mereka, tetapi yang tidak kita tahu, kapan, jam berapa dan di mana. Jadi kami tahu, dan tak ada institusi intelejen di dunia ini yang tahu kapan dan di mana akan terjadi serangan terorisme," kata Luhut.
Dalam kesempatan itu Menkopolhukam meminta dukungan DPR atas revisi UU terorisme agar bisa lebih cepat selesai.
"Esensinya, agar kami punya kewenangan untuk melakukan pre-entif. Jadi kami bisa melakukan penangkapan untuk mencegah," kata Luhut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika