REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri Perhubungan Ignasius Jonan telah menyetujui usulan Gubernur Jatim Soekarwo untuk membangun jalur ganda (double track) kereta api jalur tengah dari Surabaya sampai Madiun. Dana pembangunan double track dan keperluan transportasi perkeretaapian, telah dialokasikan oleh Kementerian Perhubungan dari APBN sebesar Rp 1,25 triliun.
Anggaran tersebut di antaranya untuk membangun double track Kereta Api Lintas Selatan Jawa antara Madiun-Kedungbanteng sebesar Rp 75,54 miliar, double track Jombang-Wonokromo Rp 15 miliar, dan double track Jombang-Madiun sebesar Rp 590,77 miliar. Ditargetkan, pada 2018 atau 2019 seluruh jalur tersebut dapat beroperasi.
Hal itu terungkap saat Gubernur Jatim bertemu Menhub Jonan dalam rapat bersama Gubernur se-Jawa di Kantor Kementerian Perhubungan RI, Jakarta, Jumat (12/2).
Dalam kesempatan tersebut, Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim, mengungkapkan pentingnya pembangunan double track bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi Indonesia, khususnya Jatim.
“Jatim adalah pusat aktivitas ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia bagian timur, sehingga kelancaran arus transportasi menjadi syarat yang mutlak,” katanya dalam siaran pers.
Dengan menjadi sentra ekonomi, hampir keseluruhan jalan-jalan arteri di Jatim rasio kemacetannya sudah mendekati 1. Artinya, titik-titik kemacetan terjadi di semua ruas jalan arteri di Jatim. Untuk mengurangi beban kepadatan tersebut, lanjut Pakde Karwo, dibutuhkan pembangunan double track kereta api jalur tengah.
Sejak 2014 pembangunan double track telah dimulai dari Solo menuju Ngawi, sedangkan double track lintas utara Surabaya-Jakarta sudah beroperasi.
“Namun saya usul, double track lintas tengah juga harus dibangun, yaitu Surabaya-Mojokerto-Jombang-Madiun-Solo, jadi pembangunannya jangan dari Solo saja, tapi juga dari sisi timur yaitu Surabaya,” ungkap Pakde Karwo.
Selain double track, Pakde Karwo juga mengusulkan pembangunan bandara-bandara di wilayah kepulauan. Di antaranya di Pulau Kangean dan Pulau Masalembo, keduanya berada di wilayah Madura. Selama ini, masyarakat hanya mengandalkan kapal perintis untuk menuju ke pulau tersebut.
Namun, operasional kapal perintis juga mempunyai kendala. Saat ombak mencapai 2 meter, kapal tidak berani ke wilayah tersebut. Sehingga masyarakat menjadi terisolasi."Karena itulah, keberadaan bandara merupakan kebutuhan utama. Saya usulkan, dua bandara ini harus segera dibangun,” jelasnya.
Selain itu, Pakde Karwo juga mengusulkan untuk membangun bandara bertaraf internasional di Malang Selatan, tepatnya di Purboyo. Sedangkan Bandara Abdulrachman Saleh akan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, khususnya TNI AU. Jika hal itu terwujud, maka bandara Purboyo bisa melayani minimal 11 kabupaten/kota di Jatim. Di antaranya Kabupaten/Kota Pasuruan, Malang, Blitar, Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Kediri.
Menhub Ignasius Jonan juga menyetujui pembangunan bandara di Pulau Kangean dan Masalembo, serta pengembangan bandara internasional Purboyo di Malang Selatan sebagai bandara bertaraf internasional.
“Namun saya minta, pembangunan bandara internasional di Malang diarahkan ke Malang Selatan, seperti di daerah Purboyo, disana ada lahan luas milik TNI AL yang bisa dimanfaatkan, secepatnya, kami bersama Pakde Karwo berkoordinasi dengan TNI AL untuk mewujudkan rencana itu,” ucap Jonan.
Secara keseluruhan, anggaran APBN yang disiapkan Kementerian Perhubungan untuk pembangunan transportasi di Jatim pada tahun 2016 sebesar Rp 2,82 triliun. Anggaran tersebut terbagi dalam lima program kegiatan. Yakni, Ditjen Perhubungan sebesar Rp 94,67 miliar, Ditjen Perkeretaapaian sebesar Rp 1,25 triliun, Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp 606,01 miliar, Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp 180,23 miliar, dan BPSDM Perhubungan sebesar Rp 687,86 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika