REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria mendesak pemerintah segera mencarikan solusi mengatasi tuntutan ribuan guru honorer kategori 2 (K2).
"Kita minta pemerintah mencari terobosan, penyelesaian guru honorer," katanya kepada Republika.co.id, Jumat (12/2).
Menurut politisi dari Partai Gerindra ini, sebenarnya jumlah guru dan tenaga medis masih kurang dan penyebarannya belum merata.
Berdasarkan rapat kerja kedua antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dengan Komisi II, Riza mengatakan, permasalah guru honorer akan diselesaikan dalam empat tahun.
Dari 439 ribu guru horer yang ada di Indonesia, sebanyak 110 ribu akan diangkat per tahunnya. Komisi II, ia melanjutkan, bahkan sudah meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran mendukung solusi tersebut.
Namun faktanya, Riza mengatakan, dalam rapat tersebut Menpan Yuddy Chrisnandi menyebut, hal tersebut belum bisa dilakukan. Salah satunya karena terbentur regulasi dan anggaran.
"Iya (masalah regulasi dan anggaran). Kita sudah minta agar regulasinya direvisi dan disempurnakan, kemudian juga anggarannya juga disediakan," ujarnya.
Menurutnya, permasalah guru honorer peting untuk segera diselesaikan. Sebab, pengangkatan guru honorer merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dikatakannya, setiap tahun, ada sekira 135 ribu guru yang pensiun. Sementara, jumlah guru honorer yang ada, menurutnya, cukup untuk menutupi atau mengganti guru-guru yang sudah pensiun.
"Dan ini pernah disampaikan menteri dengan tak angkat PNS pengganti. Yang pensiun, dapat diambil dari tenaga honorer. Saya kira ini lebih bijaksana," katanya.
Sebab, Riza berujar, para guru honorer selama belasan hingga puluhan tahun mengabdi tanpa honor yang layak. "Untuk itu kita minta kepada pemerintah melalui Kemenpan untuk mencari terobosan. Itu yang kita minta untuk cari," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika