REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengungkapkan, rencana pembelian pesawat Super Tucano masuk dalam pembahasan Rencana Strategis (Renstra) Minimum Essential Force (MEF) tahap I. Ini pertama kalinya pemerintah membeli pesawat latih tempur buatan Brasil tersebut.

Tidak hanya itu, menurut Mahfudz, berdasarkan beberapa kali kunjungan ke tiga matra TNI, pihaknya memang menemukan kondisi pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) tidak dalam kondisi yang lengkap. Kondisi ini juga terjadi dalam pembelian dan pengadaan pesawat Super Tucano tersebut.

''Kami dari Komisi I, saat pembahasan tahap pertama, selalu meminta pengadaan alutsista dalam keadaan lengkap. Bukan cuma soal persenjataan, tapi juga soal radar, termasuk radar permukaan,'' ujar Mahfudz kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/2).

Lebih lanjut, Mahfudz mengungkapkan, meski sudah tergolong memiliki teknologi modern, ruang untuk terjadinya kecelakaan terhadap pesawat udara masih tetap terbuka.

Sebelumnya, pesawat Super Tucano TT-3108 jatuh di permukiman warga, Malang, Jawa Timur. Setidaknya, empat orang meninggal dunia, termasuk dua orang awak pesawat dan dua warga sipil.

Pesawat buatan 2003 itu menjadi salah satu bagian dalam pengadaan pesawat Super Tucano, yang kontraknya diteken pada 2010 silam. Dari 16 pesawat yang dipesan, Pemerintah Indonesia, khususnya TNI AU, baru menerima 12 unit pesawat.

Namun, Mahfudz tidak menyalahkan sepenuhnya kepada TNI AU atas kecelakaan tersebut. Politisi PKS itu pun mempertanyakan kembali komitmen pemerintah terkait kelengkapan spesifikasi dalam pengadaan alutsista, termasuk dalam pemesanan dan pembelian pesawat.

''Jadi kuncinya, apakah pemerintah punya komtimen? Ya sudah, kalau TNI mau beli, ya yang lengkap. Senjata belum ada di Super Tucano. Beberapa temuan Komisi I, pengadaan pesawat di TNI umumnya kurang dalam pengadaan senjata dan radar,'' katanya menjelaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika