REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan, KPU belum memiliki sikap atau pandangan resmi terkait usulan perubahan sistem pemilu oleh beberapa partai politik beberapa waktu yang lalu. KPU belum akan bicara lebih jauh mengenai isu perubahan sistem pemilu tersebut karena dianggap sensitif.

“Ini isu yang termasuk sensitif, yang KPU tidak boleh ngomong sebenernya,” kata Hadar saat ditemui wartawan di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (9/2).

Meski begitu, Hadar secara pribadi menilai perombakan sistem dalam pemilu tidak baik dilakukan dalam waktu yang sangat cepat. Pasalnya, perlu waktu yang cukup untuk melihat efektif atau tidaknya sebuah sistem.

“Karena sistem pemilihannya itu makan waktu untuk bisa terlihat efektivitasnya, jadi saya kira perlu dipertimbangkan betul kalau mau bolak-balik sistem itu,” katanya.

Ia melanjutkan, jika sistem pemilu yang berlaku saat ini dinilai membutuhkan ongkos politik yang sangat besar dan juga peluang politik uangnya juga besar, bukan berarti langsung merombak sistem pemilu. Menurutnya, perlu dikaji mendalam kekurangan dalam sistem pemilu tersebut untuk kemudian diperbaiki.

“Jadi, belum tentu karena sistemnya, dilihat apakah memang betul karena sistemnya atau karena hal lain yang harus berjalan, di sistem apa pun, kalau memang tidak dibenahi kekurangannya, akan sama saja,” kata Hadar.

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beberapa waktu lalu mendorong diubahnya sistem pemilu proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. PKS menilai, diberlakukannya sistem pemilu tertutup ini bisa menghasilkan kader yang berkualitas dan juga menekan ongkos politik calon.

Ikuti Whatsapp Channel Republika