REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra memposisikan diri sebagai partai penyeimbang dan berada di luar pemerintahan guna memberikan fungsi kontrol terhadap kebijakan Pemerintah. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, pada peringatan ulang tahun ke-8 Partai Gerindra di

Fraksi Partai Gerindra, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (4/2).

Menurut Ahmad Muzani, Partai Gerindra akan tetap solid dalam menjalankan sikapnya melakukan fungsi kontrol terhadap kebijakan Pemerintah "Sekuat apapun Pemerintah, tetap harus ada fungsi kontrol dari

legislatif. Partai Gerindra memosisikan diri sebagai partai penyeimbang," katanya.

Muzani menegaskan, Partai Gerindra tetap mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan penyeimbang. Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Lampung I ini menambahkan, meskipun Partai Gerindra memilih sebagai opisisi, tapi tidak asal oposisi.

Menurut dia, Partai Gerindra akan bersikap kritis tapi selektif terhadap kebijakan Pemerintah. "Kalau kebijakan Pemerintah sesuai dengan aspirasi rakyat dan komitmen membangun negara, Partai Gerindra akan mendukung. Namun sebaliknya jika kebijakan Pemerintah tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, Partai Gerindra akan mengkritisinya," katanya.

Menurut Muzani, Partai Gerindra sebagai partai oposisi akan bersikap konstruktif terhadap kebijakan Pemerintah yang mengakomodasi aspirasi masyarakat. Partai Gerindra, kata dia, akan belajar dan terus mendengar semua suara rakyat.

"Kami akan menyuarakan suara rakyat jika ada hal-hal penting untuk disuarakan kepada Pemerintah," katanya.

Peringatan ulang tahun ke-8 Partai Gerindra menyelenggarakan sejumlah kegiatan, antara lain turnamen sepakbola antarfraksi dan kesekjenan DPR RI. Puncak kegiatan ulang tahun ke-8 Partai Gerindra akan

diselenggarakan di kantor DPP Partai Gerindra, di Pasar Minggu, Jakarta, pada Sabtu (6/2).

Ikuti Whatsapp Channel Republika