REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra meminta pemerintah menghentikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek kereta cepat ini dinilai tidak memberikan dampak luas bagi masyarakat, bahkan berpotensi merugikan negata.

Ketua fraksi Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, ketika meminta penjelasan mengenai proyek kereta cepat, dari menteri dan pejabat terkait, tetapi antara kementerian saling berbeda pendapat.

Menurutnya, ada penjelasan tidak sempurna yang disembunyikan oleh pemerintah, sehingga menimbulkan masalah. Ia menjelaskan, awalnya menteri terkait mengatakan proyek ini sifatnya Business to Business, tapi sekarang harus mendapat jaminan dari APBN.

Ia melanjutkan, kalau itu terjadi cepat atau lambat proyek itu akan membebani uang negara. Belum lagi persoalan teknis, Amdal, serta monopoli penggunaan rel yang tidak sesuai dengan UU.

''Karena itu, mumpung belum terlanjur lebih baik dihentikan. Investasinya lebih baik menggunakan untuk proyek yang lebih bermanfaat untuk rakyat. Presiden tidak perlu malu untuk menyelamatkan anggaran negara, '' kata Muzani, saat konferensi persnya, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/2).

Sementara, Ketua Komisi IV Edhie Prabowo juga menilai ada sejumlah kejanggalan dalam proyek hasil investasi China tersebut. Menurutnya, di perusahaan yang sama di Irak, proyek serupa dijalankan dengan harga setengah dari total proyek di Indonesia.

''Sehingga ada yang perlu diklarifikasi. Kepentingannya mana yang mau dipilih, apakah akan melawan kepentingan rakyat,'' ujarnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika