REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dinilai lamban dalam mengatasi permasalahan tingginya harga gas di Sumatera Utara.
Seperti dikatakan oleh Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba saat menghadiri undangan rapat dari Dirjen Minyak & Gas Bumi di Jl. Rasuna Said Rabu (3/2), hal tersebut mengakibatkan banyaknya industri yang gulung tikar dan meningkatnya pengangguran di Sumatera Utara.
Dalam kesempatan tersebut, dia mengatakan sampai saat ini harga gas di Sumatera Utara masih tergolong tertinggi di Indonesia. Namun sayangnya, pemerintah belum mengeluarkan keputusan satupun terkait penyelesaian masalah tingginya harga gas di Sumatera Utara.
"Permasalahan di Sumut tidak dapat diselesaikan dengan angka, harus dengan aksi. Telah ada paket-paket yang keluar, tetapi tidak efektif karena tertundanya Perpres yang tidak keluar," jelasnya setelah menanggapi laporan dari Direktur Pembinaan Program Migas Dirjen Minyak & Gas Bumi, Agus Cahyono Adi terkait proses penyelesaian masalah harga gas di Sumatera Utara.
Dalam penjelasannya, Agus Cahyono Adi mengatakan bahwa pemerintah akan mengurangi penerimaan negara dari penjualan gas agar menekan harga gas di Sumatera Utara. Hal tersebut juga akan melihat perhitungannya dulu karena didalamnya terdapat dana bagi hasil dengan perusahaan gas lainnya.
Parlindungan Purba menilai pemerintah tidak serius dalam menyelesaikan masalah tingginya harga gas di Sumatera Utara. Terbukti, beberapa keputusan tentang langkah penyelesaian tingginya harga gas di Sumatera Utara tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah, seperti penyatuan sumber pasokan gas yang bersumber dari LNG maupun Gas Pipa kepada Pertamina, pemanfaatan jaringan pipa gas distribusi PT. PGN oleh beberapa badan usaha, dibutuhkannya efisiensi harga dan regulasi termasuk peningkatan pelayanan gas industri di Sumatera Utara, dan peningkatan pemanfaatan gas di pipa transmisi Arun-Belawan dengan sinergi antara BUMN.
"Sungguh sangat disayangkan, tidak ada tindaklanjut dari pertemuan di Medan dalam menangani permasalahan tingginya harga gas di Sumatera Utara," ujar Senator asal Sumatera Utara ini.
Parlin menyatakan kekecewaannya karena pascapertemuan anggota DPD RI dengan sejumlah pengambil kebijakan tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. Selanjutnya, Ketua Komite II DPD RI ini akan segera menindaklanjuti masalah tersebut dan memanggil pihak-pihak terkait agar permasalahan tentang tingginya harga gas di Sumatera Utara dapat segera teratasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
