REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Perhubungan terus mempercepat pembangunan kereta ringan atau Ligth Rail Transit (LRT) Jabodetabek. Pembangunan ini disebut akan tuntas pada 2018 guna menunjang perhelatan Asean Games yang digelar pada tahun serupa. Salah satu kebijakan terbaru adalah ditunjuknya PT KAI sebagai operator LRT.
Meski demikian, pembangunan ini nampaknya masih menyisakan sejumlah persoalan. Salah satunya adalah trase LRT dan Keret Cepat Jakarta-Bandung yang tumpang tindih.
Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar mengatakan, sedikitnya ada tiga persoalan yang ini masih dikoordinasikan. Mulai dari amdal, revisi tata ruang, hingga trase LRT yang bersinggungan dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
"Ada juga masalah trase yang sekarang overlap dengan KCIC (Kereta Cepat Indonesia Cina)," ujar Deddy Mizwar usai melakukan rapat koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (3/2).
Menurut Deddy, jika trase kedua proyek ini memang bertabrakan, makan PT KCIC harus menyediakan lahan baru untuk trase LRT. Selain permasalah amdal, untuk pembangunan LRT juga dibutuhkan perubahan atau revisi Peraturan Presiden No 54 tahun 2008 mengenai wilayah Jabodetabek-Punjur (Puncak-Cinjur).
"Untuk amdal nanti kita ada perubahan RTRW (Rencana tata ruang tata wilayah). Untuk Perpes 54 juga ada revisi sehingga saat pembangunan nanti tidak melangggar aturan tata ruang. Ini menyangkut masalah masyarakat sekitar," lanjut Deddy.
Namun Deddy memastikan bahwa proyek ini harus segera terealisasi. Terlebih pemerintah telah melakukan groundbreaking jauh-jauh hari.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyebut bahwa tidak ada permasalah mengenai trase antara LRT dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. "Siapa yang bilang?, engga ada," ungkap Jonan.
Menko Perekonomian, Darmin Nasution menjelaskan, memang ada beberapa hal yang masih dibicarakan sehingga persoalan ini masih dipending. Namun Darmin enggan menyebutkan hal apa yang menjadi permasalahan dalam pembangunan LRT Jabodetabek.
"Ya ada, teknis lah kalo ini ga usah dijelaskan. Nanti kalau penting baru dijelaskan, biar masyarakat juga tahu," kata Darmin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
