REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) mempertanyakan dana investasi kereta cepat Jakarta-Bandung yang sebagian akan diambil dari BUMN.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GPN, Muhamad Adnan Rarasina, menyebut dana BUMN akan digunakan untuk pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dinilainya bukan skala prioritas.
Dari sudut pandang pelayanan publik, Adnan menyebut hal tersebut sebagai kebijakan diskriminatif. Pelayanan publik di Pulau Jawa terbilang superprima, sementara wilayah luar Jawa khususnya kawasan Timur masih sangat jauh tertinggal.
''Pemerintah harus berpikir adil dan bijaksana dalam wawasan ke-Indonesia-an yang utuh ketika merancang suatu program pembangunan sarana dan prasarana transportasi di negeri ini,'' ujarnya dalam rilis yang diterima Republika.co.id.
Ikuti Whatsapp Channel Republika