Kamis 28 Jan 2016 12:49 WIB

Golkar Gabung akan Sulitkan Pemerintah

Rep: c21/ Red: Esthi Maharani
Ketua Partai Golkar Aburizal Bakrie (ketiga kiri), Menkopolhukam Luhut Panjaitan (kedua kanan), Mendagri Tjahyo Kumolo (ketiga kanan), Menkumham Yasona Laoly (kanan) memberikan hasil deklarasi Rapimnas Partai Golkar di Jakarta, Senin (25/1)malam.
Foto: Republika/Tahta Aidilla
Ketua Partai Golkar Aburizal Bakrie (ketiga kiri), Menkopolhukam Luhut Panjaitan (kedua kanan), Mendagri Tjahyo Kumolo (ketiga kanan), Menkumham Yasona Laoly (kanan) memberikan hasil deklarasi Rapimnas Partai Golkar di Jakarta, Senin (25/1)malam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deklarasi dukungan Partai Golkar ke kubu pemerintah dinilai dapat mengurangi kekuatan oposisi yakni Koalisi Merah Putih (KMP). Apalagi sebelum Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) sudah menyatakan diri bergabung dengan pemerintah.

"Di oposisi hanya tinggal Partai Gerindra dan PKS yang masih di berada di KMP. PAN sudah pindah, lalu Golkar," kata Pengamat Politik, Bawono Kumoro, Kamis (28/1).

Ia menilai dengan berpindahnya partai politik ke pemerintah akan membuat gerak oposisi terbatas bahkan cenderung melemah. Tak hanya itu, solidaritas sesama partai oposisi pun akan berkurang.

Sementara di kubu pemerintah, banyaknya partai yang bergabung juga tak terlalu menguntungkan dan hanya membuat pemerintah kelihatan tambun.

"Kalau belajar dari SBY dulu, (banyaknya parpol) pemerintahan sulit bergerak, baik berkompromi di kekuatan-kekuatan kabinetnya," kata dia.

Ia pun menyarankan agar Golkar tetap menjadi oposisi untuk penyeimbang kekuatan oposisi dan pemerintah.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement