REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kota Bandung akan segera menindak bangunan-bangunan yang melanggar izin. Sebanyak 13 bangunan liar di Kota Bandung akan diberikan sanksi tegas.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memgatakan 13 bangunan liar dikenakan sanksi denda serta membayar kompensasi atas pelanggaran yang dilakukannya. Dua diantaranya akan dibongkar karena pelanggaran dinilai cukup berat.

"Rata-rata hukumannya itu dua, satu bayar denda dua bayar kompensasi. Jadi 13 lokasi itu juga dilakukan hal yang sama. Termasuk ada satu dua yang akan dibongkar secara fisik oleh Pemkot Bandung," kata Emil, Jawa Barat, Selasa (26/1).

Menurutnya Pemkot Bandung akan tegas memberlakukan denda. Hal ini untuk memberikan efek jera karena denda yang diberlakukan tidak sedikit.

Ia mengungkapkan Pemkot Bandung memberlakukan denda 10 persen dari nilai proyek untuk bangunan yang melanggar IMB. Selain itu jika luas pembangunannya melebihi izin yang diberikan maka, pelanggar wajib mengganti sesuai dengan luas tanah yang dilanggar.

"Jadi prinsipnya Pemkot Bandung ini mendenda dengan rupiah 10 persen dari harga total proyek plus kalau bangunanya melebihi aturan dia harus membeli tanah mengkompensasi untuk membangun bangunan yang melebihi aturan," ujarnya.

Bangunan liar yang melanggar disebutnya ada beberapa kategori. Tipe ini nantinya menjadi bahan keputusan sanksi yang akan diberikan. Mulai dari tipe yang peruntukannya bukan sesuai aturan maka harus dibongkar. Ada pula yang peruntukannya boleh, tapi tidak memiliki IMB yang akan didenda.

Ketiga belas bangunan yang bermasalah izinnya adalah, Hotel Pullman, Transmart/Carrefour di Jalan AH Nasution, Perkantoran Infomedia, Kantor Sekretariat DPD PDIP Jabar, Hotel Harper, Noor Hotel, Hotel di Jalan Mustang Bandung, Hotel Gery,  Hotel Tune, Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Universitas Langlangbuana (Unla), Poliklinik dan Rumah Tinggal di Jalan Tubagus Ismail, serta sebuah Wisma di Jalan Cibogo Bawah No 42, Kelurahan Sukawarna, Kota Bandung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika