REPUBLIKA.CO.ID, KARANGANYAR -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar, Jawa Tengah (Jateng), masih menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) ihwal pembekuan organisasi massa Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara).
"Kalau Gafatar secara nasional dinyatakan dibubarkan, ya yang di sini juga harus dibubarkan," ujar Yuliatmono, Bupati Karanganyar Juliyatmono, Senin (25/1).
Seperti diketahui, di Kabupaten Karanganyar, Gafatar memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dengan nomor 220/333.25/X/2011, tertanggal 24 Oktober 2011. Dan, Gafatar memiliki kantor sekretariat.
Pemberian SKT pada organisasi tersebut, menurut Yuliatmono, tidak salah. Ini karena, saat itu belum ada kecenderungan jika organisasi tersebut akan bertentangan ideologi bangsa.
Bahkan, dengan tercatat di Badan Kesbangpol itu memudahkan untuk koordinasi, dan mendeteksi kalau ada penyimpangan. Kalau tidak terdaftar, justru sulit dipantau.
Ihwal anggota dan eks anggota Gafatar yang akan dipulangkan ke daerah asal, Yuliatmono, menegaskan, jika memang ada yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, maka akan diterima dengan baik. ''Mereka akan diarahkan dengan baik. Masyarakat juga harus menerima dengan baik.
Tidak perlu khawatir, karena pemerintah pasti memantau pergerakannya. Supaya mereka kembali menjadi warga negara yang baik dan mencintai tanah airnya.
Badan Kesbangpol, menurut Yuliatmono, sudah diminta untuk berkoordinasi dengan Sekda Provinsi Jateng. Ini terkait rencana pemulangan anggota Gafatar ke kampung halaman.
Yuliatmono menilai, banyak orang yang tertarik bergabung ke Gafatar karena sebagian terbelit persoalan ekonomi yang tak terpenuhi. Mereka tergiur iming-iming kehidupan sejahtera, karena panik, putus asa dan tak punya harapan dalam hal ekonomi. Karena itu, solusi mereka diberdayakan, agar bekerja dengan baik dan memperoleh manfaat ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
