Senin 25 Jan 2016 01:40 WIB

DPR Minta Pemerintah Lakukan Aksi Nyata Berantas Narkoba

Rep: Wisnu Aji Prasetiyo/ Red: Ilham
Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay.
Foto: Ist
Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peredaran narkoba di beberapa kota besar, khususnya di Jakarta, tidak boleh dipandang sebelah mata. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai, para mafia narkoba semakin berani dan terbuka.

Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay menilai peredaran narkoba kini tidak lagi di tempat-tempat elit. Namun, kata dia, sudah membaur di perumahan masyarakat biasa. Menurut dia, hal tersebut dapat menjadi akses untuk mendapatkan barang haram dengan lebih mudah.

"Ini sudah sangat mengancam. Pemerintah harus melakukan aksi nyata dalam memberantas peredaran narkoba dan para bandarnya," kata Saleh saat dihubungi, Senin (25/1).

Menurut Saleh, BNN yang menjadi tulang punggung pemberantasan narkoba tidak bisa bekerja sendirian. BNN harus mendapat dukungan dari kementerian lembaga lainnya. "Termasuk di antaranya para tokoh masyarakat, guru-guru, dosen, pimpinan perusahaan, bahkan hansip-hansip di kelurahan mesti dilibatkan," kata Saleh.

Saleh menilai, para tokoh masyarakat itu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Setidaknya, kata dia, mereka bisa diajak untuk bersama-sama melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba.

Saleh menambahkan, sejauh ini, BNN dan aparat kepolisian sudah melakukan banyak hal. Namun, pada kenyataannya, narkoba belum bisa diberantas tuntas. Bahkan, menurut dia, belakangan ini terkesan semakin marak.

"Fenomena ini bisa saja menunjukkan bahwa peredaran narkoba jauh lebih besar dibandingkan jumlah aparat penegak hukum kita. Kalau itu betul, Indonesia sudah betul-betul darurat narkoba," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement