REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo memastikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak akan menggunakan dana dari APBN maupun jaminan dari pemerintah dalam pengerjaannya. Menurut Presiden, hal ini dilakukan agar tidak ada kecemburuan dari daerah lain yang belum memiliki kereta.

"Kalau kita pakai dana APBN, nantinya yang di luar Jawa akan bertanya lagi, 'Pak anggarannya kok dihabiskan terus di Jawa? Yang di luar Jawa kapan?'" ucap Presiden, Kamis (21/1).

Menurut Jokowi, keluhan seperti itu jamak dilontarkan masyarakat di luar Jawa. Mereka berharap pembangunan infrastruktur di Indonesia merata. Tidak bersifat Jawa-sentris alias hanya berfokus di Pulau Jawa.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sendiri memiliki nilai investasi 5,573 miliar dolar AS. Investasi proyek tersebut dibiayai secara mandiri oleh konsorsium BUMN Indonesia dan konsorsium China Railways dengan skema business to business.

Presiden menyatakan, ke depan dia akan mendorong pembangunan infrastruktur dengan skema business to business juga dilakukan di kota-kota besar lain yang sudah maju. Hal ini agar pemerintah dapat memfokuskan dana APBN untuk pembangunan infrastruktur di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Ikuti Whatsapp Channel Republika