REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pimpinan DPR menggelar rapat dengan pimpinan fraksi di DPR RI. Dalam pertemuan itu, DPR sepakat untuk meminta bantuan TNI dan BIN untuk menjalankan pengamanan di DPR RI. Sebab, kompleks DPR merupakan salah satu objek vital di Indonesia.
“DPR meminta Panglima TNI dan BIN untuk menjalankan standar pengamanan objek vital,” kata Ketua DPR RI, Ade Komaruddin di kompleks parlemen, Senayan, Senin (18/1).
Dalam rapat pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi ini, juga dibahas soal penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di DPR RI. DPR sangat menyayangkan soal penggeledahan KPK dengan pengawalan Brimod bersenjata lengkap di ruang kerja DPR RI. Padahal, DPR adalah institusi resmi dan termasuk dalam objek vital negara.
Ade menegaskan, pihaknya akan menjadwalkan pemanggilan Kepala Polri dan Pimpinan KPK untuk mengklarifikasi soal penggeledahan ini. Rencananya, pemanggilan akan dilakukan pekan depan. Pascapenggeledahan ini, DPR akan menyerahkan pengamanan pada pihak terkait yang bertugas menjaga objek vital nasional.
“Ini kantor parlemen, ruang demokrasi, sebab itu tidak boleh ada senjata ataupun senjata laras panjang,” kata Ade Komaruddin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika