REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Forum Pengembangan Pembaruan Desa, Farid Adi Rahman meminta pemerintah tidak menentukan prioritas penggunaan dana desa karena setiap desa memiliki kebutuhan yang berbeda.

"Kalau di Papua dan Sumatera, mungkin kebutuhannya di bidang infrastruktur, tetapi di desa-desa yang ada di Jawa kebutuhannya bukan pada infrastruktur lagi karena infrastruktur sudah memadai," ujar Farid di Jakarta, Ahad (18/1)

Dia memberi contoh desa yang ada di Yogyakarta, kebutuhan utamanya adalah modal, badan usaha milik desa, pasar hingga pelatihan sumber daya manusia.

"Jadi kebutuhannya bukan pada infrastruktur lagi, tapi lebih pada kebutuhan pelatihan untuk pariwisata dan lainnya," tambah dia.

Penentuan prioritas penggunaan dana desa, lanjut dia, tidak diperlukan karena setiap desa sudah mempunyai perencanaan yang ditentukan melalui musyawarah desa.

Dengan demikian seharusnya, pemerintah tidak perlu menentukan namun cukup mengkonfirmasi saja. Hal itu juga diyakini dapat menggerakan perekonomian di desa, seperti yang diharapkan pemerintah.

"Ini malah seakan-akan mengkerdilkan dengan peraturan dana desa harus untuk infrastruktur," katanya.

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar mengatakan dana desa diprioritaskan untuk infrastruktur di desa tersebut.

"Dana desa diprioritaskan untuk program-program infrastruktur, dengan para pekerja dari desa setempat, bahan bangunan juga dari desa setempat. Dengan demikian, fokus kita agar dana desa tersebut berputar di desa," kata Marwan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika