REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi setempat mengajak dialog pegawainya, khususnya mereka yang berperilaku menyimpang sekaligus mengantisipasi masuknya aliran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).
"Kalau menemukan seperti itu, sering-sering diajak dialog dan didekati. Jangan sampai kepala tidak mengetahui kondisi anak buah," ujarnya kepada wartawan, di Surabaya, Sabtu (16/1).
Salah seorang pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov Jatim bernama Faradina diduga mengikuti aliran Gafatar seiring menghilangnya perempuan 25 tahun tersebut dari rumah kos sejak November 2015.
Menanggapi adanya laporan tersebut, Gubernur Jatim berharap tidak terjadi lagi dan kepala dinas lebih aktif memantau dan bertindak sesuai prosedur berlaku.
Terkait kasus Faradina, orang nomor satu di Jatim itu berharap segera ada kejelasan informasi dan ditemukan, sehingga alasannya menghilang hingga dilaporkan ke polisi diketahui.
"Kalau ada yang mengajak dengan iming-iming dan tawaran kurang masuk akal, saya heran kok mau saja ikut," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Disinggung sanksi, mantan Sekdaprov Jatim itu mengatakan bahwa sudah ada peraturan yang menerangkannya, yakni seorang PNS bisa dipecat jika tidak masuk tanpa alasan jelas selama enam bulan.
"Kalau dulu sanksi pecat jika PNS absen enam bulan berturut-turut, tapi sekarang hitungannya kumulatif. Jadi, jika ditotal sudah enam bulan bolos maka ancamannya pecat dengan tidak hormat," katanya.
Sebelumnya, Faradina, seorang PNS yang menghilang merupakan pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (PU CKTR) Jatim, yang tercatat bekerja sejak November 2014.
Kepala Dinas PU CKTR Jatim Gentur S Prihantono ketika dikonfirmasi wartawan mengaku belum mengenalnya pribadi, namun membenarkan bahwa Faradina adalah salah seorang stafnya yang hilang sejak lama dan belum diketahui alasannya.
"Benar, dia anak buah saya yang bertugas di staf bidang tata ruang. Yang saya tahu, anaknya pintar, lulusan S-2 Universitas Diponegoro Semarang dan menjadi PNS setahun lebih," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika